“Barikade Gus Dur” Kecewa Terhadap Aksi Intoleran di Jonggol, Sayangkan Keberpihakan Aparat

Kerua Barikade Gus Dur Bogor Raya, Kyai Ahmad Suhadi (dok. KM)
Kerua Barikade Gus Dur Bogor Raya, Kyai Ahmad Suhadi (dok. KM)

BOGOR (KM) – Baru-baru ini kembali terjadi perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan sebagian masyarakat Jonggol, Kabupaten Bogor, terhadap umat agama lain, yakni pelarangan beribadah di rumah bagi umat Kristiani setempat. Mereka beralasan masyarakat sekitar merasa terganggu dengan kegiatan agama tersebut.

Ahmad Suhadi selaku ketua Barikade Gus Dur Bogor Raya menyayangkan sikap yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jonggol. Hal tersebut menurutnya mencederai kebebasan berkeyakinan dan beragama yang telah diatur oleh Undang-undang.

“Hal seperti itu seharusnya tidak boleh terjadi pada saat konsentrasi kita sedang tertuju untuk melakukan perlawanan terhadap covid-19 yang berdampak kepada krisis sosial dan lemahnya ekonomi.” ujar Ahmad.

“Dengan kondisi seperti ini sepatutnya masyarakat saling bahu membahu antar umat beragama dalam menangani covid-19 dengan segala permasalahannya,” lanjutnya.

“Seolah ingin dibenturkan dengan SKB 2 menteri. Padahal isi SKB tersebut mengatur tata tertib, bukan mengatur-ngatur agama,” ungkapnya.

Kemudian Ahmad Suhadi menyoroti kasus intoleransi yang masih marak terjadi di Kabupaten Bogor.

“Lagi-lagi sikap intoleransi di Kabupaten Bogor masih marak terjadi. Seharusnya aparat terkait bisa menyikapi secara adil dan profesional dalam menangani masalah ini. Bukan malah mengambil kebijakan yang terburu-buru untuk melarang memindahkan kegiatan keagamaan yang dilakukan umat lain. Terkesan ada pengusiran,” ujarnya.

Barikade Gus Dur, dikatakan Ahmad, “menyayangkan sekali” sikap intoleran yang masih dirasakan di Bumi Tegar Beriman.

“Terlebih tidak ada keadilan yang dilakukan oleh aparat. Seharusnya aparat pemerintahan bisa memfasilitasi kegiatan berkeyakinan umat agama lain, bukan mempersulit untuk memberikan fasilitas tersebut,” kesalnya.

Advertisement

“Memang ironi, jika masih terjadi stigma minoritas mayoritas dalam beragama. Kemudian ada oknum yang melakukan pelarangan kegiatan agama lain beribadah di rumah mereka, dengan alasan ibadah bukan di rumah tapi di tempat ibadah,” tegasnya.

Pada saat bersamaan, kata Ahmad, ada beberapa tempat ibadah umat Nasrani yang jelas-jelas diperuntukan untuk ibadah malah dipersulit izinnya. “Bertahun-tahun mengurus izinnya, namun tidak kunjung selesai. Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi,” ucapnya.

“Agama bukan paksaan. Ketertiban dan saling mengerti itu tugas kita semua dalam membangun negeri yang berperadaban,” jelasnya.

“Konstitusi kita telah menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tidak boleh lagi dipersulit untuk memberi izin mendirikan tempat ibadah, baik muslim maupun non-muslim. Jika hal ini terus terjadi, maka di tempat lain pun akan mengalami hal yang serupa,” katanya.

“Tolong aparat pemerintahan terkait untuk tidak gegabah menabrak nilai-nilai kebhinekaan dan keragaman yg telah diatur oleh konstitusi. Seharusnya FKUB sebagai wadah komunikasi umat beragama memberikan jalan keluar tanpa tendensi kepentingan pribadi. Kepentingan bangsa dan negara harus lebih diprioritaskan daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Bogor harus jadi kota toleran,” pungkasnya.

Reporter: Red

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*