Warga Tanjung Pangkal Pasaman Minta PT. GMP Kembalikan 225 Hektare Tanah Ulayat Mereka

Aksi unjuk rasa warga Tanjung Pangkal, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, di lahan sengketa dengan PT. GMP, Agustus 2020 (dok. KM)
Aksi unjuk rasa warga Tanjung Pangkal, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, di lahan sengketa dengan PT. GMP, Agustus 2020 (dok. KM)

PASAMAN BARAT, SUMBAR (KM) – Ratusan masyarakat Tanjung Pangkal, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) yang telah seminggu lamanya menggelar aksi demo dengan bermalam di lahan, hingga kini belum juga mendapat kepastian.

Aksi demo warga Tanjung Pangkal di Lahan Fase IV berawal pada Kamis 6/8 lalu, di mana saat itu aksi berujung mediasi antara masyarakat dengan perwakilan pihak perusahaan PT. Gresindo Minang Plantations (GMP), Lihardo.

Namun mediasi menemui kebuntuan lantaran Lihardo sebagai duta perusahaan kelapa sawit itu tak mampu menerangkan status lahan, bahkan Lihardo mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa memberikan 50% lahan yang disengketakan oleh masyarakat. Ia juga meminta sebelum ada kejelasan agar aktivitas perusahaan di Lahan Fase IV tetap bisa berjalan sebagaimana biasanya.

“Kalau bapak ibu ingin tahu siapa pemilik SHM, silahkan bapak menyurati perusahaan,” kata Lihardo saat itu.

Karena belum ada kata sepakat, akhirnya masyarakat memindahkan tenda dan posko mereka ke Pos I, dengan tetap meminta perusahaan agar menghentikan aktivitas di lahan yang menjadi sengketa.

Masyarakat menuntut kepada pihak GMP agar mengembalikan tanah ulayat mereka yang mereka tuduh telah “dicaplok” oleh perusahaan itu. Bahkan, tanah ulayat mereka tersebut ternyata saat ini sudah menjadi lahan Sertifikat Hak Milik (SHM). Mereka pun menuntut agar PT. GMP mengembalikan tanah ulayat mereka seluas 225 hektare yang berada di Fase IV.

Namun, karena tuntutan mereka belum juga didengar dan disikapi oleh pihak perusahaan, akhirnya masyarakat pun rela bermalam dengan mendirikan tenda di Lahan Fase IV dan Pos I perkebunan sawit itu.
Meski sudah seminggu menyuarakan dan menuntut haknya melalui aksi tersebut, masalah mereka masih luput dari perhatian Pemkab dan DPRD Pasbar.

Advertisement

“Kami minta Pemda Pasbar dan DPRD Pasbar agar hadir dan mencarikan solusi dari masalah ini, sebab kami ini juga warga Pasbar,” ujar Meli Susanti, salah seorang warga yang ikut bermalan di lahan sengketa.

Meli bersama ratusan lainnya rela tidur di tenda dan memasak di lahan perkebunan sawit yang sedang disengketakan tersebut. MEreka berjanji akan terus menggelar aksi hingga tuntutan mereka terpenuhi.

“Kami akan terus berjuang untuk mendapatkan hak atas tanah ulayat kami ini, dan kami minta kepada Pemda dan DPRD agar tidak diam saja,” ujar Meli.

Hal senada juga diungkapkan oleh Thamrin, salah seorang tokoh masyarakat Tanjung Pangkal. Menurutnya, masyarakat tidak banyak menuntut macam-macam, hanya meminta tanah ulayatnya yang berada di Fase 4 seluas 225 Ha agar dikembalikan.

“Namun sudah seminggu kami berada di lahan ini untuk menuntut hak kami, sayangnya tuntutan tersebut belum juga direspon positif. Kami sudah cukup bersabar, apalagi lahan tersebut sudah sejak puluhan tahun dikelola oleh perusahaan, sementara kita tahu pihak perusahaan telah menyalahi aturan, dan akibat dari pengelolaan lahan secara sepihak tersebut, masyarakat Tanjung Pangkal mengalami kerugian puluhan miliar rupiah,” terang Thamrin.

“Dalam hal ini kami meminta Pemerintah Pasaman Barat dan DPRD Pasaman Barat agar hadir untuk mencarikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakatnya,” pinta Thamrin

Dari pantauan di lapangan, hingga Sabtu 14/8 ratusan masyarakat tetap berada di pos satu PT. GMP. Selama aksi berlangsung masyarakat mendirikan tenda dan melakukan aktivitas masak memasak di lahan.

Reporter: Zoelnasti/NG
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*