DPRD Pasbar Akan Panggil PT. GMP Terkait Lahan Sengketa

Ketua DPRD Pasaman Barat, Parizal Hafni (dok. KM)
Ketua DPRD Pasaman Barat, Parizal Hafni (dok. KM)

PASAMAN BARAT, SUMBAR (KM) – Hingga hari Jumat 14/8/2020, masyarakat Tanjung Pangkal, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, masih melakukan aksi dan mendirikan tenda di lahan yang mereka sengketakan dengan perusahaan perkebunan sawit, PT. Gresindo Minang Plantation (GMP).

Ketua DPRD Pasbar, Parizal Hafni, mengaku “sangat mendukung” masyarakat Tanjung Pangkal yang menuntut “hak mereka”.

Menurut Parizal, pihaknya akan terus mendorong realisasi terhadap hak masyarakat atas tanah ulayatnya yang sedang mereka perjuangkan.

Parizal mengatakan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan lembaga terkait supaya permasalahan tersebut dapat segera terselesaikan dan rakyat tidak terus-terusan dirugikan oleh investor.

“Kami akan terus mengawal aktivitas masyarakat selama tanah itu belum dikembalikan kepada rakyat,” ujar Parizal.

Ratusan warga Tanjung Pangkal sudah menggelar aksi sejak 6 Agustus lalu menuntut hak atas tanah ulayat mereka di Fase IV. Awalnya, masyarakat sudah mencoba upaya mediasi namun pihak perusahaan, menurut Parizal, “tidak serius dalam penyelesaiannya.”

Hingga sampai saat ini lahan yang dikelola oleh PT. GMP sejak 23 tahun lalu belum juga menemukan titik terang. Berdasarkan hal tersebut, kata Parizal, DPRD akan mendesak perusahaan dan meminta pemerintah segera turun tangan untuk merealisasikan tuntutan masyarakat.

“Setelah mendengarkan keluhan masyarakat tentang sengketa lahan yang tak pernah berujung, saya minta kedepannya agar pihak perusahaan PT. GMP bisa mendengar keluhan masyarakat sekitarnya, jangan hanya meraup keuntungan tapi di atas tanah rakyat,” tuturnya.

Advertisement

“Selesaikan dulu lahan sengketa dengan masyarakat dengan baik, jangan hanya mengambil hasil atau keuntungannya saja,” tegasnya.

Dikatakannya, setelah DPRD Pasbar melakukan tinjauan survei ke lapangan dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat, dalam waktu dekat ini pihaknya akan memanggil pihak PT. GMP.

“Kami sudah dengar dan datangi masyarakat di lokasi aksi, dan saat itu pun perusahaan telah berjanji akan segera menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.

Parizal menambahkan, berdasarkan informasi, lahan Fase IV itu tidak berada pada HGU PT. GMP, tapi mengapa pihak perusahaan saat ini hanya bisa berjanji akan memberikan sekitar 100 hektare dari total 225 hektare lahan yang dituntut oleh masyarakat.

“DPRD berjanji akan mengawasi masalah ini, serta mendesak perusahaan untuk segera memberikan semua hak masyarakat, lahan itu harus dikembalikan oleh perusahaan seratus persen,” tegasnya.

Sebelumnya, tokoh masyarakat Tanjung Pangkal, Thamrin, mengatakan bahwa aksi warga merupakan dampak tidak munculnya kata sepakat antara pemerintah dengan perusahaan atas lahan seluas 225 ha yang dikelola perusahaan. Masyarakat menilai, diduga terjadi penyalahgunaan, karena tanah ulayat telah menjadi SHM, dan dikelola oleh perusahaan tanpa penyerahan dari masyarakat.

“Rakyat hanya minta tanah ulayat seluas 225 Ha harus dikembalikan,” ujar Thamrin.

Reporter: Zoelnasti
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*