KUPAS KOLOM: KPK Harus Awasi dan Selidiki Alokasi Dana Rp2,7T untuk 21.000 Pesantren

Oleh Adri Zulpianto, Koordinator ALASKA (Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran)

Wakil Presiden Ma’ruf Amin selalu bangga ketika pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 2,7 triliun untuk 21.000 pesantren. Dimana alokasi dana tersebut dilakukan dalam rangka “menghadapi” covid-19 di lingkungan pondok pesantren.

Tapi sangat disayangkan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin tidak pernah menjelaskan untuk satu pondok pesantren dapat berapa rupiah dari alokasi anggaran Rp2,7 triliun ini. Semua seperti gelap kalau sudah bagi bagi alokasi anggaran.

Kemudian, kalau Alaska boleh hitung menghitung alokasi sebesar Rp2,7 triliun yang dibagi untuk 21.000 pondok pesantren, maka setiap pondok pesantren diperkirakan akan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp128.571.429.

Alokasi anggaran sebesar Rp128,5 juta hanya hitung-hitungan kasar. Dan tidak mungkin juga, pemerintah secara ikhlas langsung memberikan anggaran sebesar Rp128,5 juta ke pondok pesantren. Artinya, tidak mungkin setiap pondok pesantren mendapat sebesar Rp128,5 juta.

Alokasi anggaran sebesar Rp128,5 juta untuk setiap pondok pesantren terlalu kecil dan minim. Ini memperlihatkan pemerintah atau Wakil Presiden Ma’ruf Amin terlalu pelit hanya memberikan bantuan ratusan juta. Betul-betul pemerintah tidak perduli kepada kaum santri.

Advertisement

Padahal bantuan pemerintah buat BUMN sangat bermurah hati. Puluhan sampai ratusan triliunan diberikan cuma-cuma buat BUMN. Bantuan dalam bentuk dana talangan yang tidak jelas payung hukumnya, pemerintah berani menyuntikan dana sebesar Rp19,65 triliun bagi lima BUMN.

Pemerintah lebih mengutamakan BUMN daripada pondok pesantren dan santri. Padahal yang namanya santri itu, jumlah sekitar 18 santri yang hanya dapat sebesar Rp2,7 triliun. Sedangkan PT. Garuda Indonesia mendapat dana talangan sampai Rp8,5 triliun.

Tapi yang penting, kami dari Alaska, tidak percaya setiap pondok pesantren mendapat alokasi anggaran sebesar Rp128,5 juta. Kalau pondok pesantren tidak mendapat alokasi sebesar Rp128,5 juta, maka aparat hukum seperti KPK harus melakukan penyilidikan atas alokasi anggaran tersebut.

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*