LBH Takaran Soal Kasus Korupsi Dana BOS Kota Bogor: “Pencairan Dana BOS Melewati Para Pemangku Kebijakan, Bukan Langsung ke K3S, Kejari Harus Usut Aktor Intelektualnya”

Ilustrasi dana bos
Ilustrasi

BOGOR (KM) – Kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017, 2018, dan 2019 Kota Bogor yang menjerat lima orang Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan seorang pengusaha berinisial JRR sebagai pemegang proyek pengadaan soal UTS, UAS, dan ujian nasional sekolah dasar, diduga merugikan keuangan negara senilai Rp17 miliar.

Menyikapi hal tersebut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Takaran mengatakan, kasus dana BOS ini masih menimbulkan tanda tanya dalam pengungkapan kasusnya. “Pasalnya, kelima orang tersangka yang merupakan K3S di setiap kecamatan di Kota Bogor berada di bawah naungan K3S Kota Bogor, sementara K3S Kota Bogor dibentuk oleh Dinas Pendidikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas,” ungkap rilis pers LBH Takaran yang diterima KM kemarin 13/8.

“Oleh sebab itu, setiap kegiatan atau pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh K3S Kota Bogor sepenuhnya diawasi dan melaporkan pertanggungjawaban kepada Dinas Pendidikan. Sementara itu, K3S mempunyai tugas dan fungsi, pertama, sebagai wadah untuk memecahkan masalah yang belum terpecahkan oleh guru, kedua K3S sebagai wadah untuk memecahkan masalah manajemen sekolah berdasarkan temuan-temuan hasil supervisi di sekolah, ketiga K3S merupakan sebuah lembaga sederhana yang mampu mengkoordinir kepala sekolah dalam satu gugus untuk melahirkan kiat-kiat kepemimpinan sekolah, dan yang keempat K3S sebagai wadah untuk menghasilkan gagasan-gagasan baru dalam meningkatkan mutu pendidikan,” lanjut rilis tersebut.

LBH Takaran juga mengatakan bahwa pada kenyataannya K3S sebagai pelaksana penyaluran dana BOS berada di bawah Dinas Pendidikan. Hal tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, untuk mengelola dana BOS supaya optimal maka dibentuklah tim BOS Kota.

“Wali Kota sebagai tim pangarah, Kepala Dinas Pendidikan Kota sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan dana BOS, dan terdapat tim pelaksana yang salah satunya K3S,” jelasnya.

Dana BOS dikelola oleh masing-masing sekolah yang menerimanya dengan terlebih dahulu membuat Rancana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). “Kemudian RKAS tersebut harus disetujui dalam rapat Dewan Guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kota,” jelasnya.

Lebih lanjut, LBH Takaran menyampaikan, dalam kaitannya dengan kasus dugaan korupsi oleh K3S, draft RKAS yang sudah dibuat oleh masing-masing kepala sekolah, terlebih dahulu mendapatkan asistensi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor.

“Ketua asistensi Dinas Pendidikan Kota Bogor adalah Dra. Hj. Arni Suhaerani yang secara struktural merupakan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Bogor. Penunjukkan ketua asistensi tersebut dilakukan oleh H. Fahrudin. S.Pd selaku Ketua Dinas Pendidikan Kota Bogor melalui Surat Keputusan (SK).”

“Setelah RKAS disahkan, kemudian setiap sekolah melakukan MoU dengan pihak ketiga yang dalam hal ini JRR, tanpa melibatkan K3S,” terang LBH itu, memaparkan prosedur yang berlaku.

Advertisement

Menurut pengakuan Wahyu sebagai Ketua K3S Kecamatan Bogor Tengah, dalam pembuatan dan penunjukkan terhadap perusahaan pembuat dan pengadaan soal-soal ujian sekolah dasar terdapat orang Dinas Pendidikan yang terlibat.

“Mekanisme mengenai pembuatan soal ujian akhir semester dan ujian tengah semester baru disampaikan kepada Ketua K3S setiap kecamatan setelah disepakati. Setelah itu, oleh Ketua K3S kecamatan kemudian disampaikan kepada tiap kepala sekolah di kecamatan,” jelas Wahyu.

Meski begitu, Wali Kota Bogor, Bima Arya melakukan permohonan penangguhan penahanan terhadap para Ketua K3S se-Kota Bogor, namun permohonan tersebut ditolak oleh Kejaksaan Negeri Bogor.

“Kami menilai bahwa permohonan penangguhan penahanan tersebut adalah upaya dari pemerintah dalam penegakkan hukum dalam koridor Fair Trial. Tindakan tersebut menjelaskan bahwa keyakinan Bima Arya terhadap para Ketua K3S kecamatan se-Kota Bogor, yang kini dalam penahanan Kejaksaan, sangatlah besar bahwa para Ketua K3S kecamatan se-Kota Bogor bukanlah pelaku utama dari tuduhan tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara,” kata rilis itu.

“Hal ini senada dengan tugas dan fungsi K3S kecamatan se-Kota Bogor yang hanya sebagai pelaksana teknis dalam kegiatan pengadaan soal-soal ujian sekolah dasar se-Kota Bogor. Oleh sebab itu, Kejaksaan Negeri Kota Bogor harus menggali fakta lebih dalam lagi dari sisi JRR yang pada kasus ini bertindak sebagai pihak ketiga dalam proyek percetakan pengadaan soal-soal ujian sekolah dasar se-Kota Bogor,” paparnya.

Menurut LBH Takaran, angka Rp17 miliar kerugian negara yang dirilis oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor menimbulkan tanggung jawab secara hukum untuk membuktikan dan menjelaskan secara komprehensif serta mengungkap lebih dalam dengan melakukan audit yang jelas sehingga dapat terungkap siapa saja yang menikmati uang negara tersebut.

“Berdasarkan fakta di atas, maka timbullah logika bahwa angka 17 miliar kerugian negara yang dirilis oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor akibat adanya produk kebijakan yang lahir untuk mengucurkan anggaran sebesar itu. Sebab, pada mekanisme dan prosedur pencairan dana BOS tidak langsung menuju kepada K3S, akan tetapi mesti melewati para pemangku kebijakan terlebih dahulu.”

“Oleh sebab itu, sudah barang tentu dalam mengungkap kasus ini hingga ke akar-akarnya menjadi pekerjaan yang cukup berat bagi Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Sebab, Kejaksaan Negeri Kota Bogor masih mempunyai pekerjaan rumah dalam pengungkapan kasus tersebut, yang di antaranya, menemukan aktor intelektual dalam kasus tersebut, dan menjaga intergritas Kejaksaan dalam hal adanya upaya kriminalisasi terhadap para tersangka yang pada saat ini di tahan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor,” tutup rilis tersebut.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*