KUPAS KOLOM: Balad Pamijahan Pertanyakan Keberpihakan Pemda Bogor Soal Bonus Produksi Panas Bumi

Sumur panas bumi PLTP Sarulla di Sumatera Utara (dok. Korea.net)
Sumur panas bumi PLTP Sarulla di Sumatera Utara (dok. Korea.net)

Oleh Ali Taufan Vinaya, Aktivis Bogor

Bonus Produksi lahir karena adanya UU Panas Bumi Nomor 21 Tahun 2014, disusul aturan turunannya yaitu PP Nomor 28 Tahun 2016 yang mengatur Tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi.

Dalam PP tersebut, pada Pasal 8 Ayat 3 mengatakan: Pemerintah Daerah Penghasil memprioritaskan pemanfaatan Bonus Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masyarakat di wilayah kerja,
dan Pasal 4 mengatakan: Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atas pemanfaatan Bonus Produksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Dari hal tersebut, tanggal 22 Januari 2019 lalu, Bupati Bogor, Ade Yasin telah menandatangi Perbup Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geotermal Salak Ltd.

Dalam Perbup tersebut di bagian kedua penyaluran Bonus Produksi Kepala Desa pada Pasal 6 berbunyi: Penyaluran Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak Ltd kepada Kepala Desa
dilaksanakan oleh BUD secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
A. Tahap 1 paling cepat Minggu kesatu bulan Maret dan paling lambat Minggu keempat bulan Juli sebesar 50% dan
B. Tahap II Paling cepat Minggu kesatu bulan Agustus dan paling lambat minggu keempat bulan November sebesar 50%.

Advertisement

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemda Bogor dinilai telah mengkhianati aturan yang sudah dibuatnya sendiri.

Karena sampai saat ini, Bonus Produksi untuk tahun 2020 yang diatur dalam Perbup No 6 tahun 2019, belum juga diberikan kepada pemerintah desa.

Saya pertanyakan keberpihakan Pemda Bogor untuk masyarakat Pamijahan, dengan adanya Bonus Produksi, harusnya masyarakat Pamijahan bisa jauh lebih baik dan menjadi kecamatan yang lebih maju dari kecamatan lainnya. Karena adanya perusahaan raksasa seperti Star Energy dan Indonesia Power di wilayah Pamijahan menjadi alasan yang kuat untuk menjadikan Pamijahan jauh lebih kuat dan maju.

Selain itu, pembagian nilai Bonus Produksi yang diatur dalam Perbup tersebut juga dinilai tidak adil untuk masyarakat Pamijahan.

Balad Pamijahan juga menyayangkan sikap Anggota DPRD yang tutup mata atas kondisi tersebut.

Tugas pokok Dewan itu ada 3: legislasi, budgeting, dan monitoring/pengawasan. Mana pengawasan Dewan selama ini khususnya untuk masyarakat Pamijahan dalam hal Bonus Produksi?

Ini membuktikan lemahnya pengawasan dari DPRD, karena sampai saat ini, Bonus Produksi yang seharusnya sudah diberikan kepada Pemerintah Desa belum juga disalurkan oleh Pemkab Bogor.

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*