Pengadilan Tipikor Bandung Dituding Tahan Sekdis DPKPP Kabupaten Bogor Secara Ilegal

Ilustrasi penahanan

BOGOR (KM) – Kuasa hukum mantan Sekretaris Dinas Permukiman Kawasan Perumahan dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor Iryanto menilai Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus (Tipikor) telah melakukan penahanan seseorang secara ilegal.

“Masa penahanan klien kami Iryanto, yang sudah berakhir sejak tanggal 11 Agustus 2020 lalu, namun masih saja ditahan, tanpa ada surat perpanjangan penahanan sampai hari ini, maka ini jelas merupakan penahanan ilegal,” ungkap kuasa hukum usai sidang putusan sela di Bandung, Senin 24/8.

“Ya klien kami sudah 13 hari ditahan tanpa ada surat resmi yang seharusnya diterima oleh klien atau kami selaku kuasa hukum,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan, “seharusnya jelas” kliennya dapat keluar dari penahanan, karena sudah 13 hari ia ditahan tanpa ada kejelasan hukum.

Advertisement

“Kami jelas meminta keadilan, dari apa yang sudah dilakukan oleh pengadilan, dengan menahan klien kami secara ilegal ini,” ujarnya.

Sementara Majelis Hakim sidang kasus Sekdis DPKPP Kabupaten Bogor mengatakan dalam sidang bahwa pihaknya sudah menerima surat perpanjangan penahanan Iryanto sejak 4 Agustus 2020 lalu.

“Ya kami sudah menerima surat perpanjangan penahanan melalui email, sejak 4 Agustus 2020 lalu,” ungkap Majelis Hakim dalam sidang.

Hakim juga mengatakan bahwa ada “kesalahan administrasi” apabila terdakwa atau kuasa hukum terdakwa tidak menerima surat perpanjangan penahanan.

“Ya hanya kesalahan administrasi saja, jika tidak terima silakan ke Ketua Pengadilan,” pungkas Majelis Hakim.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*