Kuasa Hukum Mantan Sekdis DPKPP Kabupaten Bogor Sebut Hakim Pengadilan Tipikor Bandung “Tidak Cermat”

Sidang Mantan Sekdis DPKPP Kabupaten Bogor (dok. KM)
Sidang Mantan Sekdis DPKPP Kabupaten Bogor (dok. KM)

BOGOR (KM) – Kuasa Hukum dari kantor LBH Bara JP, Stevie, mengaku kecewa terhadap hakim dalam agenda sidang putusan sela dalam kasus OTT yang menjerat kliennya yakni mantan Sekretaris Dinas Permukiman Kawasan Perumahan dan Pertahanan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Iryanto, di PN kelas 1 Khusus Tipikor Bandung pada Senin 24 Agustus 2020.

Stevie menyebut, putusan majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Rifandaru “tidak cermat” dalam menyikapi pengajuan keberatan para kuasa hukum terdakwa.

“Hakim tidak menyinggung analisa pertimbangan unsur formil dalam dakwaan,” ungkap Stevie kepada awak media, Selasa 25/8.

Stevie juga mengatakan, majelis hakim tidak cermat lantaran memutuskan lanjut persidangan, sebab alasan pihaknya mengajukan keberatan sudah “sangat jelas” berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 600/K/Pid/1982, yang menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut karena obscuur libele, yaitu bahwa “uraian perbuatan dakwaan subsidair, lebih subsidair dan lebih-lebih subsidair dan dakwaan kedua dalam surat dakwaan perkara a quo adalah sama dengan dakwaan primair.”

Artinya, lanjut Stevie, dakwaan kedua “hanya copy-paste”. Sedangkan tindak pidana yang didakwakan dalam masing-masing dakwaan tersebut, menurutnya, secara prinsip berbeda satu dengan yang lain. “Ini jelas keliru dan hakim kurang cermat,” kata Stevie.

Dalam putusan Mahkamah Agung tadi, Stevie menyebut, Jaksa Agung harus berbenah diri dengan keluarnya surat No.B-108/E/EJP/02/2008 tanggal 4 Februari 2008, yang isinya telah mengingatkan agar Penuntut Umum dalam menguraikan dakwaan subsidair tidak menyalin ulang uraian dakwaan primair. “Oleh sebab itu sudah sepatutnya dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, tapi hakim malah melanjutkan persidangan,” kata Stevie.

Advertisement

Stevie juga mengaku kecewa dengan majelis hakim saat mempertanyakan perihal perpanjangan status penahanan kliennya, yang mana kliennya terhitung sejak tanggal 11 sampai 24 Agustus 2020, belum menerima surat berita acara perpanjangan penahanan dan hakim tetap pada pendiriannya dengan beralasan hanya kesalahan administrasi.

Lebih lanjut Stevie mengatakan, pada saat persidangan pun hakim tidak menanyakan pada jaksa dan terdakwa akan penerimaan surat tersebut, padahal keduanya hadir. “Kami menduga jika ini telah melanggar pasal 3 ayat (2) uu No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” tegas Stevie.

Sementara Majelis Hakim yang dipimpin Rifandaru dan beranggotakan Femina dan Djodjo, mengatakan bahwa setelah memperhatikan dan menimbang pengajuan keberatan kuasa hukum dan jawabannya dari Jaksa Penuntut Umum, tetap melanjutkan persidangan untuk didengar keterangan dari para saksi.

Sidangnya akan digelar pada Jumat 28 Agustus besok, Rifandaru pun mengarahkan kuasa hukum terdakwa untuk mempertanyakan kesalahan administrasi perihal surat perpanjangan penahanan kliennya ke ketua PN kelas 1 khusus Tipikor Bandung. “Kami sih sudah mengajukan dan menerima perpanjangan itu sejak 4 Agustus, silahkan kuasa hukum adukan ini ke Ketua PN. Ini hanya kesalahan administrasi” kata Hakim Rifandaru sambil mengakhiri persidangan.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*