Kasus Sekdis DPKPP Kabupaten Bogor, Benarkah Dijebak?

OTT Sekdis DPKPP Kabupaten Bogor (dok. bogor-today)
OTT Sekdis DPKPP Kabupaten Bogor (dok. bogor-today)

BOGOR (KM) – Kasus yang menyeret mantan Sekretaris Dinas Permukiman, Kawasan Perumahan dan Pertahanan Kabupaten Bogor Iryanto, kini menjadi sorotan publik.

Bahkan muncul opini bahwa dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dipimpin oleh Kasatreskrim Polres Bogor saat itu AKP Benny Cahyadi Iryanto telah “dijebak”.

Mengalami dugaan itu, Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah (Propam Polda) Jawa Barat datangke Polres Bogor pada Selasa 11/8 lalu, dalam rangka menindaklanjuti laporan Joddy Dwiki Irnanda dengan surat bernomor STPL/41/VII/2020/Bid Propam.

Dalam isi laporan itu, AKP Beny Cahyadi ditulis diduga melanggar pasal 4 huruf (F) dan atau pasal 5 huruf (A) PPRI nomor 2 tahun 2003, tentang peraturan disiplin anggota Polri yang telah dilakukan dengan kawan-kawannya. Beny Cahyadi sebagai terlapor dalam laporan tadi dikatakan melakukan penjebakan dalam penangkapan dan penahanan seseorang, sesuai nomor laporan polisi nomor : LP/41-B/VII/HUK.12.10/2020/Bid. Propam, tanggal 27 Juli 2020.

Humas Polda Jawa Barat membenarkan bahwa kedatangan Propam Polda Jawa Barat ke Polres Bogor terkait laporan tersebut.

“Benar, Propam Polda Jabar telah turun ke Polres Bogor untuk lakukan klarifikasi dari laporan tersebut,” ungkap Humas Polda Jabar singkat, saat dikonfirmasi KM, Selasa 11/8 lalu.

Ihwal mencuatnya kasus Iryanto yang kini jadi terdakwa di PN Tipikor Bandung itu, berawal dari pengajuan keberatan kuasa hukum Iryanto, Dinnalara Butar Butar yang menyebut bahwa kliennya dijebak pada sidang lanjutan 3 Agustus 2020. Sehingga selaku kuasa hukum, Dinna meminta majelis hakim mengabulkan keberatannya dan membebaskan kliennya dari jerat dakwaan. “Gimana tidak dijebak, dalam kasus OTT itu harus lengkap penyuap dan yang disuap. Ini penyuapnya masih misteri,” ungkap Dinna kepada awak media, Rabu 19/8.

Advertisement

Dinna menyebut selain misteri sang penyuap belum terungkap, kejanggalan lain dalam kasus itu, kliennya yang dijadikan tersangka dalam kasus OTT namun berjalannya persidangan baru dilakukan pengembangan siapa pelakunya. Dinna mengaku lebih heran saat membedah BAP kliennya, yang mana SPDP dan penetepan tersangka terbit berbarengan di hari OTT yakni tanggal 3 Maret 2020. “Kan aneh ini, masa penetapan tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan. Saya sangat menilai patut diduga ini jebakan,” tegas Dinna.

Terpisah, Humas PN Tipikor Bandung, Wasdi Permana, mengatakan majelis hakim sudah menerima semua yang diajukan baik kuasa hukum dan juga Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Ya segala masukan yang diterima majelis hakim tentu akan menjadi pertimbangan dalam memutus kasus yang menyeret Iryanto,” katanya.

Namun, saat dikonfirmasi perihal dugaan penjebakan, Wasdi menyebut pengadilan tidak melihat teknis tapi melihat asas hukum yang dilampirkan dalam persidangan.

“Makanya kami nanti akan meminta kedua belah pihak untuk membuktikannya, baik kuasa hukum atau JPU,” tegas Wasdi saat di konfirmasi di Bandung beberapa waktu lalu.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*