BLT DD di Desa Kihiyang Binong Sudah Cair Tapi Lama Tidak Disalurkan, Kepala Desa Menghilang

Pembangunan aula Desa Kihiyang dari dana Banprov yang diduga tumpang tindih dengan dana PAD (dok. KM)
Pembangunan aula Desa Kihiyang dari dana Banprov yang diduga tumpang tindih dengan dana PAD (dok. KM)

SUBANG (KM) – Dana bantuan sosial (Bansos) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk tahap dua di Desa Kihiyang, Kecamatan Binong, Subang, diduga mengendap lantaran didiamkan selama lebih dari 2 minggu sebelum disalurkan tahap keduanya untuk 107 warga sebagai kompensasi penanggulangan covid-19.

Dana BLT DD itu sudah dicairkan sejak tanggal 22 Juni 2020, namun baru tanggal 10 Juli direalisasikan.

Sekdes Kihiyang, Cecep Pahruroji, mengakui bahwa BLT-DD memang terlambat direalisasikan ke masyarakat.

“Betul, BLT-DD Desa Kihiyang sudah cair untuk 107 orang warga, namun belum direalisasikan, dan kami berencana akan disalurkan pada hari Jumat (10/7) pada siang hari ini.”

Kata Cecep, keterlambatan realisasi menyangkut “segi keuangan dan kewenangan”, dalam hal ini tanggung jawab bagian keuangan (bendahara desa) dan kewenangannya ada di kepala desa (kades).

Darsali, bagian keuangan desa, juga mengakui molornya penyaluran BLT-DD ke masyarakat.

“Benar adanya bahwa dari waktu pencairan ke penyaluran jarak waktunya lama, karena tadinya direncanakan akan dibagikan dalam jeda waktu yang berdekatan dengan bansos dari provinsi, tapi sehubungan bansos provinsi sampai saat ini tidak jelas jadwalnya,” ujar Darsali.

“Maka atas petunjuk pak Kades Kasan, hasil rapat di Dispemdes Subang, harus segera direalisasikan dan pada [10 Juli] kami bagikan uang tersebut,” lanjutnya.

Advertisement

Menurut Hari, anggota BPD Kihiyang, semua keuangan desa diduga dikuasai oleh Kades Kasan. Ia menyinggung soal pembangunan aula desa setempat, yang disebutnya “tumpang tindih” lantaran menggunakan dana Banprov dan PAD dan kepanitiaannya banyak yang merangkap.

“Pelaksanaan pembangunan aula terkesan tumpang tindih, sebab tidak ada batasan atau jeda waktu […] Bahkan RAB pembangunan diduga tidak ada,” ujarnya.

“Selain itu Surat Keputusan (SK) kepanitiaan pembangunan aula tidak ada pemilihan, ini ditunjuk oleh Kades, dan mestinya dalam kepanitiaan, orangnya jangan itu-itu juga, harus terpisah,” katanya.

“Lebih jauhnya, sudah dua kali masyarakat beraudiensi ke Pemdes dan BPD, diantaranya mempertanyakan terkait realisasi BLT-DD, RKPDes, RPJMDes dan APBDes, dan Kades Kasan selalu tidak hadir dalam setiap audiensi tersebut,” papar Hari.

Sementara itu, saat Kades Kasan dimintai keterangan melalui pesan singkat terkait pengendapan BLT-DD dan dugaan tumpang tindih dana Banprov sebesar Rp99.000.000 dan dana PAD Rp106.000.000, tidak memberi jawaban.

Reporter: Lily Sumarli
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*