Bangunan Pizza Hut di Tambun Selatan Belum Kantongi IMB tapi Sudah Rampung, Aktivis Endus Adanya “Uang Pelicin”

Gedung restoran Pizza Hut di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan (dok. KM)
Gedung restoran Pizza Hut di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan (dok. KM)

BEKASI (KM) – Kian menjamur saja bangunan di Kabupaten Bekasi yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Salah satunya bangunan restoran berantai Pizza Hut yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Terlihat bangunan itu sudah berdiri dan rencananya akhir bulan Juli ini akan launching. Ironis, pada tahap ini gedung tersebut belum memiliki IMB.

Hendra, kepala seksi ekonomi dan pembangunan (ekbang) di Kecamatan Tambun Selatan, mengaku bahwa pihaknya hanya mengeluarkan rekomendasi sebagai salah satu syarat untuk mengurus perizinan. “Untuk bangunan tersebut memang saya mengetahui, cuma kalau kewenangan kita tidak ada, itu adanya di dinas teknis. Pihak kita cuma hanya sebatas mengeluarkan rekom saja,” terangnya kepada KM.

“Kalau untuk info yang saya tahu, mereka lagi tahap pengurusan Amdal lalin. Malah waktu itu dapat teguran dari PU Provinsi [Jawa Barat] terkait pembukaan trotoar. Sampai orang saya Satpol PP dihubungi pihak provinsi,” terang Hendra.

Sementara itu, waktu dihubungi melalui telepon oleh KM, Eti selaku pihak legal bagian pengurusan perizinan Pizza Hut, mengakui bahwa untuk proses izin pihaknya sedang pengurusan Amdal Lalin dari Dinas Perhubungan BPTJ.

“Sebentar lagi kelar, yang lain-lain sampai sartek kita juga sudah. Mungkin minggu depan kita selesai semua, kita tinggal tunggu Amdal Lalin dan rekomtek,” ujarnya.

“Untuk rekomteknya kemarin juga sudah dibahas saat sidang pemaparan waktu di lokasi. Tinggal nunggu minggu depan kita pemaparan terakhir. Ya minggu depan lah kita selasai sampai rampung,” jelas Eti kepada KM.

“Sebenarnya kita kemarin terbentur sama kendala covid, jadi untuk Amdal Lalin jadi stuck gitu, dari bulan Februari Maret April tidak ada pembahasan untuk pemaparan sidangnya, bulan Juni ini kita baru pemaparan lagi, minggu depan mudah-mudahan kita selesai semua,” tambahnya.

Advertisement

Terkait izin pembukaan trotoar, Eti mengatakan bahwa pihaknya sedang mengurus ke Balai Besar PU Nasional. “Untuk pembukaan trotoar kita lagi proses ke PU Nasional Balai Besar Pondok Pinang Pasar Jumat, tadinya di TBK satu koma lima Jawa Barat. Tapi kita di kasih surat pengantar diarahankan untuk pengurusan izin ke balai besar kementerian, di sana arahannya lagi harus masukkan melalui online gitu, karena mereka malalui sistem online, minggu ini kita akan masukkan ke website,” katanya.

Menanggapi klaim tersebut, Ketua Komunitas Peduli Bekasi (KPB) Yanto Purnomo mengatakan bahwa itu “cuma dalih saja”.

“Kalau memang mereka taat peraturan seharusnya selesaikan dulu perizinannya. Baru ada pembangunan, sedangkan bangunan aja sudah rampung tinggal menunggu launching,” ujar Yanto.

“Anehnya lagi, alasan pihak legal, untuk pengurusan izin kendala kerena covid, tapi nyatanya pembangunan di lapangan terus berjalan sampai rampung. Kalau saya pikir ini penjelasan tidak masuk akal,” ungkapnya kepada KM kemarin 12/6.

Menurut dia, persoalan tersebut dikarenakan kurangnya SDM di sektor pengawasan para dinas terkait, sehingga dinilai lemah. “Apa karena ada uang pelicin di belakang sampai mereka tutup mata mengenai bangunan Pizza Hut belum mengantongi izin IMB?” ketusnya.

Yanto pun meminta kepada Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja agar memberi ketegasan ke para investor pengusaha Pizza Hut. “Jelas ini sudah mengangkangi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2013, tentang izin mendirikan bangunan. Dan untuk para pejabat yang bermain persoalan perizinan jangan sampai nanti seperti Meikarta,” pungkasnya.

Reporter: Den
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*