Rencana Gabungkan Pendidikan Agama dan Pancasila Diprotes

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (dok. Kemdikbud.go.id)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (dok. Kemdikbud.go.id)

JAKARTA (KM) – Penggabungan mata pelajaran (mapel) pendidikan agama dan budi pekerti dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sempat menjadi bahan diskusi di internal Kemendikbud. Namun, belum menjadi keputusan, rencana itu sudah banjir penolakan.

Wacana merger dua mapel itu terungkap dari beredarnya slide atau paparan focus group discussion (FGD) yang digelar Kemendikbud.

Menurut sejumlah informasi, FGD tersebut diselenggarakan sekitar dua pekan lalu. Di situ tersaji dengan jelas perbandingan nama-nama mapel di kurikulum 2013 (K13) dengan kurikulum baru. Kurikulum baru itu masih dikaji di Kemendikbud.

Ketua Umum Asosiasi Guru PAI Indonesia (AGPAII) Manhan Marbawi mengaku sudah mendengar kabar mengenai wacana penggabungan dua mapel tersebut. Namun, dia memastikan bahwa organisasinya tidak ikut serta dalam kegiatan FGD. Karena itu, dia berharap Kemendikbud bersedia membuka pintu bagi AGPAII untuk klarifikasi. “Kami ingin tabayun. Yang dimaksud Kemendikbud seperti apa,” katanya kemarin 18/6.

Pada prinsipnya, pihaknya tidak setuju jika mapel agama atau PAI dilebur dengan pendidikan Pancasila. Peleburan itu bisa mengakibatkan guru-guru PAI maupun PKN menganggur. Dampak lain, guru bisa kehilangan kesempatan mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Dia mengatakan, di seluruh Indonesia, guru PAI mencapai 238 ribu orang.

Jika penggabungan dua mapel itu dilaksanakan, papar Marbawi, pasti ada yang dikorbankan atau mengalah. “Kalau yang dominan PAI atau agama, nanti guru pendidikan Pancasila akan hilang,” katanya. Begitu pun sebaliknya.

Jika ada rencana menyederhanakan mapel di tengah wabah covid-19, mekanismenya tidak harus melebur mapel. Dia mengusulkan, pemerintah bisa melakukan pengurangan materi yang diajarkan. Marbawi mencontohkan, dalam satu tahun pelajaran PAI, ada 13 materi. Di tengah pandemi, cukup diambil enam sampai delapan materi saja dalam satu tahun. “Diambil materi yang prioritas,” kata dia.

Advertisement

Sementara itu, anggota Komisi X DPR Zainuddin Maliki mengatakan, rencana penggabungan pelajaran agama dengan PKn merupakan ide yang “tidak kontekstual dan ahistoris.”

“Artinya, pemikiran seperti itu tidak memiliki akar budaya, akar kehidupan bangsa Indonesia yang religius,” terang dia.

Menurut Zainuddin, founding fathers merumuskan Pancasila dan menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama. Hal itu berangkat dari peta dan akar budaya bangsa Indonesia yang religius. Memang, papar dia, ada negara-negara Barat yang menjadikan agama bukan sebagai mata pelajaran. “Tetapi, itu kan akar budayanya berbeda dengan yang dimiliki bangsa Indonesia,” ungkap dia.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu mengatakan, UU Sisdiknas sebenarnya mempunyai konsep yang sama. Yaitu, setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing.

Namun, kabar penggabungan tersebut dibantah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Balitbangbuk) Kemendikbud Totok Suprayitno. Dia menegaskan, itu hanya bagian dari dinamika diskusi internal tim kerja kurikulum. Sekadar diskusi awal, bukan keputusan. “Laporan terakhir yang saya terima, konstruksi kelompok mapelnya tidak digabung seperti itu. Tapi, tetap berdiri sendiri,” jelasnya.

Totok mengatakan, banyak hal yang dibahas dalam diskusi tersebut. Termasuk soal penyederhanaan kurikulum untuk masa pandemi. Saat ini pihaknya merancang penyederhanaan cakupan materi per mata pelajaran. Detailnya akan disampaikan lebih lanjut. Selain itu, disiapkan modul-modul belajar untuk memudahkan siswa belajar mandiri. “Insya Allah, awal tahun ajaran baru nanti siap untuk belajar 2-3 bulan pertama. Penyelesaiannya dilakukan bertahap,” papar alumnus University of Illinois di Urbana-Champaign, Amerika Serikat, tersebut.

Reporter: HSMY
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*