Warga Desa Sumber Jaya Ada yang Tidak Pernah Dapatkan Bantuan, Aktivis: “RT Jangan Terlalu Mementingkan Kerabatnya”

Bantuan sembako bagi warga terdampak covid-19 dari Pemkab Bekasi
Bantuan sembako bagi warga terdampak covid-19 dari Pemkab Bekasi (dok. KM)

BEKASI (KM) – Pendataan warga terdampak wabah covid-19 penerima bantuan bansos dan BLT di wilayah Kabupaten Bekasi dinilai amburadul lantaran diduga seorang RT lebih mementingkan orang-orang terdekatnya dibandingkan masyarakat yang membutukan. Kekesalan itu diutarakan oleh seorang warga RT 003/01 Dusun 1 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, yang ingin namanya dirahasiakan.

“Contohnya, pertama awal bantuan berbentuk sembako turun dari pemerintah Kabupaten Bekasi di Desa Sumber Jaya. Waktu itu masih banyak warga yang tidak mendapatkan bantuan. Pernyataan RT nanti ada gelombang 2, dan sekarang ketika ada bantuan BLT nama warga yang sudah didata oleh RT sesampainya di Desa Sumber Jaya tidak terdaftar. Ini jelas sangat aneh, di saat pendemi virus corona semua kena imbasnya dan disuruh hadapi bersama, tapi sementara itu bantuan dari pemerintah masih dipilih-pilih,” ujar warga Sumber Jaya itu kepada KM Kamis siang 21/5.

“Parahnya lagi, keluarga RT semuanya dapat bantuan, dari segi sembako maupun BLT. Tapi kenapa kami susah untuk mendapakan bantuan? Padahal instruksi pak Ridwan Kamil masyarakat yang tinggal di wilayah Jawa Barat harus mendapatkan bantuan pangan di kondisi pandemi wabah covid-19 ini. Nyatanya masih banyak RT yang mementingkan saudaranya ketimbang warga yang membutuhkan,” lanjutnya.

Keluhan masyarakat yang mengaku tidak pernah mandapatkan bantuan dari Pemkab Bekasi membuat ketua Komunitas Peduli Bekasi (KPB) Yanto Purnomo merasa “sangat prihatin”.

Menurutnya, pemerintah daerah dapat menyusun kategori siapa saja yang berhak menerima bantuan, tentunya dengan parameter yang jelas serta menegur dan melakukan pendataan ulang dengan RT/RW, Pamong Desa, Kelurahan, dan pihak terkait lainnya agar setiap turunnya bantuan sesuai sasaran.

“Pemerintah daerah harus segera memperbarui data penerima bantuan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan data yang sudah ada. Selama ini data yang digunakan adalah data bantuan reguler, padahal dalam kondisi saat ini, pemerintah daerah semestinya menyesuaikan data dengan warga yang terdampak pandemi covid-19,” jelas Yanto.

“Pemda Kabupaten Bekasi segera lakukan ketegasan kepada RT/RW dan desa, untuk mendata masyarakat yang sangat membutuhkan. Bukankah Bupati, Gubernur dan Presiden selalu mewanti-wanti, agar jangan sampai ada warga masyarakat yang kelaparan?” pungkasnya.

Reporter: Den
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*