DPD GEBER HMP Papua Minta Pemerintah Jangan Salurkan Bantuan Tunai Besar kepada Warga karena Akan Cepat Habis buat Togel

Ketua DPD GEBER HMP Provinsi Papua, John Waker, ST (dok. KM)
Ketua DPD GEBER HMP Provinsi Papua, John Waker, ST (dok. KM)

JAYAPURA (KM) – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Ekonomi Bersama Hutomo Mandala Putra (DPD GEBER HMP) Provinsi Papua, John Waker, melihat beredarnya berbagai bantuan kepada rakyat Papua oleh DPR, Bupati, lembaga serta bantuan perorangan di tanah Papua di tengah pandemi covid-19 sebagai sebuah “kewajiban”, namun juga “rawan kecurangan”.

“Upaya bantu ini tidak bantah atas kepedulian kepada rakyat kita. Bantuan Bansos itu mengalir dari berbagai pihak. Pemerintahan Provinsi Papua dan kabupaten se Tanah Papua wajib memberikan bantuan sosial, difungsikan melalui Dinas Sosial baik provinsi dan kabupaten se Tanah Papua,” ujar John kepada wartawan kemarin 2/5.

“Dalam dua bulan terakhir ini melihat ada banyak bantuan sosial dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan kabupaten tetapi diduga ada kecurangan,” lanjutnya.

Ia memaparkan, Dinas Sosial Provinsi Papua dan Dinas Sosial kabupaten memiliki tiga jenis bansos jaring pengaman sosial bagi keluarga miskin dan rentan terdampak covid-19 yaitu bantuan sosial reguler, bantuan sosial khusus, dan bantuan tanggap darurat.

“Dana yang pemerintah pusat kasih untuk tangani virus corona ke semua kabupaten kota ini. Ini usulan cara penggunaannya itu begini. Pemerintah atau gugus tugas mestinya berpikir apa yang bisa mereka kerjakan buat tangani pandemi virus covid-19 ini.”

Advertisement

“Pertama, pemerintah buat satu toko sentral sembako murah dan membuat pembatasan-pembatasan belanja lebih banyak barang untuk setiap pembeli,” jelasnya.

“Kedua, memberikan sosialisasi upaya penyebaran virus dan cara antisipasi serta penganangannya kepada masyarakat. Ketiga, memberikan pandangan perkembangan dampak dari virus corona terhadap ekonomi dunia kepada masyarakat. Keempat, melengkapi alat kesehatan dan tenaga medis serta fasilitas pendukung lainnya. Kelima, membagikan alat kerja (parang, sekop dll) untuk masyarakat kerja. Ini juga mengingat pembatasan impor beras oleh pemerintah pusat,” katanya.

Pihaknya justru tidak mendukung pemberian bantuan tunai kepada warga lantaran uang tunai itu rentan disalahgunakan.

“Bukan bagi-bagi dana 4 juta-6 juta per keluarga, besok mereka main togel dan jenis permainan lainnya, pasti uang habis,” tutupnya.

Reporter: Ernest
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*