Wanti-wanti Kepala Daerah Soal Pengadaan Barang dan Jasa, Ketua KPK: “Korupsi di Saat Bencana, Hukumannya Pidana Mati!”

Ketua KPK Firli Bahuri
Ketua KPK Firli Bahuri

JAKARTA (KM) – Di tengah perang melawan wabah virus corona dan penyakit covid-19, Salah satu prioritas nasional saat ini adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) dalam rangka percepatan penanganan penyakit menular tersebut. Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, pihaknya terus melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring dengan pihak terkait.

“Prinsip PBJ pada kondisi darurat yaitu Efektif, Transpraran dan Akuntabel. Khusus PBJ kebutuhan penanganan COVID-19 KPK telah berkoordinasi dengan LKPP serta kepala BPKP RI,” terang Firli dalam siaran pers yang diterima KM Kamis malam 2/4.

Sesuai dengan Inpres No. 4 Th 2020 dan keppres No. 9 Th 2020, LKPP dan BPKP bertanggungjawab terhadap pendampingan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa.

“Kami pimpinan KPK terus melakukan koordinasi dan monitoring,” kata Firli.

Pihaknya pun kini melalui kedeputian pencegahan telah membantu gugus tugas penanganan COVID-19 dalam pengawasan terhadap kegiatan PBJ. “Sekali lagi, kami konsen dan fokus kepada penanganan COVID-19,” tegasnya.

“KPK telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam situasi penanganan COVID-19, diantaranya telah menugaskan Deputi Pencegahan untuk menempatkan anggota di gugus tugas penanganan COVID-19 BNPB.”

Advertisement

“Selain itu KPK juga telah menyiapkan SE yang akan ditujukan kepada Gugus Tugas COVID-19 serta para kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota),” imbuh Firli.

Firli menuturkan bahwasanya Surat Edaran tersebut bersifat petunjuk, arahan atau warning supaya tidak melakukan korupsi.

“Bahwasanya kita tidak memberikan fatwa karena KPK tidak memiliki kewenangan memberi fatwa. Kita hanya mengingatkan bahwa KORUPSI DI SAAT BENCANA HUKUMANNYA PIDANA MATI”,” tegasnya.

Ketua KPK Firli Bahuri juga kembali menyampaikan agar kiranya dapat mempedomani Perpres No 16 Th 2018 dan Peraturan Lembaga LKPP No 13 Th 2018 tentang pengadaan barang dalam situasi bencana, yang pendampingannya dilakukan oleh LKPP bersama BPKP.

Ketua KPK juga menegaskan bahwasanya dalam seluruh tahapan pelaksanaan PBJ untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi, yang diantaranya melakukan persekongkolan/kolusi, menerima kickback dari penyedia, menerima hadiah atau janji, melakukan maladministrasi, berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat serta membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Reporter: HSMY
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*