Pamsimas Desa Pangsor yang Didanai APBN 2019 Belum Sampai ke Rumah-rumah Warga, KKM Endus Sederet Penyimpangan

Water tower di Desa Pangsor, Kabupaten Subang (dok. KM)
Water tower di Desa Pangsor, Kabupaten Subang (dok. KM)

SUBANG (KM) – Bangunan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang dikerjakan pada 22 Juli 2019 yang lalu di Kampung Pangsor 2 RT 13 RW 05 Desa Pangsor, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, yang didanai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) APBN tahun 2019 sebesar Rp245 juta, dana INKES Rp14 juta, dana INKED Rp56 juta dan APBDes Rp35 juta dengan total anggaran sebesar Rp350 juta sampai saat ini belum dapat dinikmati oleh warga setempat.

Kades Pangsor, Nunung, saat dimintai keterangan hari ini 19/4 mengatakan bahwa masyarakat harus membayar 350 ribu untuk pemasangan water meter ke tiap rumah. “Itu pun kalau yang mau pasang. Seperti pembelian KWh saja, kalau listrik pingin nyala kan harus ada KWh [meter],” katanya.

“Waktu penjelasan ketua Kelompok Masyarakat (KKM) ke masyarakat itu menyampaikan gratis, makanya miskomunikasi. Sampai kemarin hari Rabu dari pihak fasilitator ngumpul di desa, BPD, pendamping desa, membahas itu tapi KKM Pak Rusman gak mau datang degan alasan ada kepentingan keluarga yang tidak bisa ditunda, itu pun ketua BPD yang menyampaikan,” tambahnya.

“Mau berjalan bagaimana? Awalnya sama pak Rusman digembar-gemborkan gratis. Daripada kita salah langkah, lebih baik sementara mencari solusi jalan keluarnya dulu dengan mengadakan musyawarah lagi dengan masyarakat supaya jagan ada miskomunikasi,” ujar Kades.

Sementara itu, ketika dimintai tanggapannya Rusman mengaku enggan mengumpulkan warga kalau mereka diharuskan membayar Rp350 ribu per rumah, karena menurutnya, pada awalnya tidak ada pemberitahuan soal kewajiban pembayaran dari warga.

“Ini kan sudah didanai dari anggaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar 245 juta dari APBN tahun 2019 dan ditambah dari dana INKES Rp14 juta, dana INKED Rp56 juta dan APBDes Rp35 juta jadi jumlah keseluruhan 350 juta sesuai dengan papan informasi yang harus terealisasikan ke 238 Kepala Keluarga (KK) sesuai arahan pendamping Kabupaten,” ujarnya

Advertisement

Rusman juga mengendus adanya penyimpangan dalam proyek tersebut sehingga menuntut pihak Desa untuk membuka laporan keuangannya.

“Saya sebagai Ketua Kelompok Masyarakat (KKM) meminta laporan yang otentik kepada bendahara karena pada waktu itu ada kekurangan sampai 4 juta, padahal perhitungan saya pembangunan jamban, cuci tangan dan cuci kaki menurut saya ada kelebihan Rp10.300.000 dan pekerjaan pemboran, pembelanjaannya seperti pipa casing Rp7.505.000 tidak dibelanjakan oleh bendahara, pembelian asesoris pompa Rp9.200.000 tidak dibelanjakan karena sudah saya beli sejumlah Rp20.500.000 dari 19 juta, menjadi min. Ada pembayaran pemboran Rp32.650.000 dibayar oleh bendahara cuman 15 juta, jadi dari anggaran pembayaran untuk biaya pengeboran masih ada sisa 17.650.000, pemasangan listrik Rp4.994.000 di ambil 3 juta oleh saya untuk pembayaran listrik Rp2.720.000 jadi ada sisa Rp280.000 di tangan saya dan untuk pembangunan menara dan pemasangan paralon sampai saat ini juga belum ada laporan dari bendahara mengenai jumlah pengeluaran,” paparnya.

“Yang anehnya saya, pengambilan uang awalnya sama saya, akhirnya pengambilan uang tanpa tanda tangan saya, yang jadi heran tidak dihadiri oleh saya kok bisa keluar uang tersebut? Ini ada apa dan sampai saat ini Pamsimas tersebut belum terealisasikan ke rumah-rumah warga,” pungkasnya.

Reporter: Udin
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*