Aktivis Tuding Penyaluran Bansos Covid-19 Kota Bekasi Tidak Transparan

Ketua Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi–Dewan Nasional (EKLMND-DN) Riki Sandi (dok. KM)
Ketua Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi–Dewan Nasional (EKLMND-DN) Riki Sandi (dok. KM)

 BEKASI (KM) – Wabah covid-19 mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk turut memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Rabu 15/4 lalu serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak ekonominya. Namun, penyaluran bantuan tersebut dianggap tidak transparan.

Hal itu diungkapkan oleh ketua Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi–Dewan Nasional (EKLMND-DN) Bekasi, Riki Sandi, yang menyinggung soal bantuan sosial Pemkot Bekasi berupa sembako dan uang tunai.

“Paket tersebut bernilai Rp350.000 untuk sembako dan Rp150.000 berupa uang tunai jadi totalnya Rp500.000. Pemerintah juga mengatakan bahwa paket tersebut akan didapatkan oleh warga dengan kategori miskin selama 3 bulan yaitu untuk April sampai Juni jadi totalnya Rp1.500.000 nilai bansos yang diterima oleh masyarakat,” ujar Riki.

Riki memaparkan, Pemkot menyediakan sebanyak 150.000 paket yang akan didistribusikan secara bertahap. Pola distribusi paket bantuan sembako dilakukan bertahap oleh Dinas Sosial Kota Bekasi melalui Kelurahan berdasarkan by name by address (BNBA).

“Data rumah tangga non DTKS yang telah diverifikasi oleh RW dan lurah di wilayah Kota Bekasi, lalu bagaimana pemerintah bisa memastikan paket tersebut bisa tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan?” ucapnya.

Advertisement

Survei Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019 lalu mencatat angka kemiskinan di Kota Bekasi sebanyak 113.650 orang. Sementara BPS Kota Bekasi menentukan garis kemiskinan pada angka rata-rata pengeluaran per kapita masing-masing Rp 617.718 per bulan pada 2019.

“Berdasarkan Susenas artinya 113.650 ribu orang tersebutlah yang berhak mendapatkan bantuan, tapi saya yakin data kemiskinan di Kota Bekasi meningkat, Pemkot harus bertindak jangan sampe nanti ada warga yang kelaparan,” jelas Riki

“Pemerintah wajib melakukan transparansi data anggaran bansos disertai dengan data masyarakat miskin dan pendatang yang belum memiliki KTP Bekasi dengan kategori orang miskin yang wajib menerima bansos tersebut, agar publik mengetahui arus distribusi bansos secara jelas dan tidak menimbulkan spekulasi buruk dengan pemerintah Kota Bekasi,” lanjutnya.

“Jika paket bansos yang dikucurkan oleh pemerintah sebanyak 150.000 kami secara organisasi akan terus mendesak Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan transparansi sehingga tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan dalam proses distribusinya. Maka dari itu pemerintah harus menghitung secara komprehensif dan terbuka kepada publik berdasarkan data,” tutup Riki.

Reporter: Den
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*