Ketum JNI Minta Polisi Tindak Tegas Pelaku Intimidasi Wartawan

ilustrasi
ilustrasi

TANGERANG (KM) – Aksi intimidasi terhadap wartawan kembali terjadi, kali ini dialami oleh ‘R’, wartawan foto Media Indonesia, yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab saat liputan peristiwa kebakaran di Gereja Christ Cathedral Gading Serpong, Senin 27/4 kemarin.

Organisasi kewartawanan Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) pun menuntut agar kasus tersebut segera diusut oleh pihak berwajib.

“Kami mengecam keras aksi anarkis yang dilakukan oleh oknum tersebut. Kami berharap pihak kepolisian menindak tegas oknum yang menghambat jurnalis dalam menjalankan profesinya,” tegas Ketua Umum JNI Hendri Kampai.

Menurutnya, intimidasi tersebut melanggar Undang-undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi, dan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Bahkan, oknum tersebut bisa saja dapat dikenakan sanksi pidana, karena telah menghalang-halangi tugas Wartawan/Jurnalis menjalani tugas peliputan,” kata Hendri.

“Kami sangat menyayangkan aksi tersebut. Laporkan, bikin BAP nya, biar polisi yang proses hukumnya. Kita kawal dengan pemberitaan,” ujar Hendri.

Sebelumnya, aksi intimidasi terjadi saat R mengambil gambar insiden kebakaran di Gereja Christ Cathedral. Saat itu, ada lima orang datang menghampiri R dan memintanya untuk menghapus foto yang ia ambil. Tidak sampai disana, salah seorang oknum juga sempat melontarkan kalimat tidak terpuji ke R.

Advertisement

“Awal mula saya masuk untuk mengambil dokumentasi ke dalam Gereja yang terbakar, tiba-tiba ada beberapa orang yang datang dan memaksa untuk menghapus foto saya, karena tidak mau saya pun dipiting sama salah satu pemuda yang badannya agak besar,” jelas R kemarin.

Tetap tak mau menghapus foto-fotonya, R berusaha keluar untuk menghindari orang-orang yang mengintimidasinya tersebut.

“Saya sempat adu mulut dengan beberapa orang yang meminta agar foto dihapus, bahkan ada yang ngomong dengan kasar dengan kata-kata fuck you, fuck off,” tambahnya.

Menurut Hendri, perilaku tersebut bertentangan dengan amanah Undang-undang pers no 40 tahun 1999, yang di dalamnya menyatakan bahwa jika seseorang menghalang-halangi tugas jurnalistik, maka bisa dikenakan hukuman pidana.

Dalam undang undang pers, pasal 18 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.

Reporter: Efri
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*