Sekjen PERADI: “Pelabelan FTF Kepada Eks Kombatan ISIS Justru Bawa Masalah yang Lebih Berat”

Sugeng Teguh Santoso (dok. KM)
Sugeng Teguh Santoso (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Keputusan Pemerintah untuk tidak memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) eks Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) atau yang terlibat jaringan teroris lainnya di luar negeri, mendapat kritik dari sejumlah kalangan. Termasuk Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Sugeng Teguh Santoso yang menyatakan bahwa penyebutan Foreign Terrorist Fighter (petempur teroris asing – FTF) kepada 689 eks kombatan ISIS di Suriah dan Turki justru akan membawa pemerintah kepada masalah lebih berat.

Sugeng menerangkan, penyematan status FTF oleh pemerintah justru menegaskan bahwa pemerintahan Joko Widodo mengakui bahwa 689 eks kombatan ISIS tersebut adalah sebagai WNI yang sah. “Status tersebut artinya mereka telah dikualifikasikan melakukan tindak pidana terorisme di negara lain dan sedang menjalani proses hukum di negara tersebut. Dalam hal ini Suriah dan Turki,” ungkap Sugeng dalam pers rilis yang diterima KM, Rabu 12/2.

“Dengan status FTF, mereka para jihadis ISIS tersebut hanya dinilai sebagai pelaku kejahatan terorisme semata dan tetap sebagai WNI. Simpelnya, mereka itu WNI yang sedang mengalami masalah hukum, faktor laten yang mendasar dalam diri mereka menganut ideologi jihadis ISIS diabaikan, padahal disini masalah utamanya,” tambah Sugeng.

Kata Sugeng, dengan demikian, pada saat diadili dan mungkin kelak akan dinyatakan bersalah, maka status 689 FTF tersebut adalah sebagai WNI.

“Dalam statusnya sebagai WNI maka pemerintah Indonesia harus memberikan pendampingan dan fasilitasi hukum untuk para terdakwa FTF,” papar Sugeng.

Masih kata Sugeng, dengan status FTF, maka pemerintah juga berkewajiban melindungi istri dan anak-anak mereka, yang saat ini berada di Suriah sebab mungkin mereka tidak terlibat tindak pidana terorisme. “Dan sudah menjadi konsekuensi, sebagai WNI, mereka berhak pulang ke Indonesia dan harus difasilitasi,” katanya.

“Jadi di sini, saya lihat ada sikap ambigu dan adanya ketidakpastian hukum mengenai nasib perempuan dan anak2 WNI eks ISIS. Pemerintah seperti kebingungan,” tambahnya.

Advertisement

Menurut Sugeng, seharusnya Menko Polhukam menyematkan istilah eks jihadis ISIS kepada mereka 689 orang WNI tersebut. “Seperti yang sebelumnya diungkap salah seorang Guru Besar Universitas Ahli Hukum Internasional, Prof Hikmahanto Juwana. Dengan penyematan status sebagai jihadis ISIS, maka secara otomatis mereka kehilangan status WNI-nya. Hal itu karena mereka telah masuk dalam legiun asing serta secara terbuka serta menyatakan tidak mengakui pemerintah Indonesia,” jelas Sugeng.

“Dari penjelasan saya tersebut terlihat pemerintah sesungguhnya tidak memiliki contingency plan dalam menyelesaikan persoalan hukum pada isu ini. Lantas bagaimana mau mengamankan 267 juta WNI di dalam negeri sendiri?” sindir Sugeng.

Diketahui sebelumnya, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/02/2020), Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk tidak mengembalikan ratusan WNI yang tersangkut persoalan terorisme di luar negeri.

“Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Tidak akan memulangkan FTF ke Indonesia,” kata Mahfud.

Ada 689 WNI yang berada di Suriah dan Turki. Mereka, kata Mahfud, merupakan teroris lintas batas atau FTF. “Hasil rapat menyangkut teroris lintas batas, FTF, itu keputusan rapat kabinet tadi, pertama, apakah teroris yang ada di luar negeri ini jumlahnya 689 per hari ini warga negara Indonesia di Suriah, Turki, terlibat FTF itu akan dipulangkan apa tidak,” terang Mahfud.

Dari hasil rapat, pemerintah tidak akan memulangkan WNI yang terlibat jaringan teroris. Pemerintah tidak ingin mereka menjadi ‘virus’ bagi warga Indonesia.

“Keputusan rapat tadi pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari teroris dan virus-virus baru, terhadap 267 juta rakyat Indonesia karena kalau FTF pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat yang 267 juta merasa tidak aman,” ujarnya.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*