STISIP Syamsul Ulum Sukabumi Masih “Belum Temukan” Data Kemahasiswaan Eka Wardhana, Dituding Lakukan Pembohongan Publik

Polres Sukabumi Kota (KM STOCK)
Polres Sukabumi Kota (KM STOCK)

BOGOR (KM) – Dugaan ijazah bermasalah milik Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor dari Partai Golkar Eka Wardhana yang didapat dari kampus STISIP Syamsul Ulum, Kota Sukabumi, menjadi sorotan publik.

Dalam penelusuran kupasmerdeka.com, gelar pendidikan S. Ip digunakan Eka Wardhana sebagai pejabat publik pada tahun 2019-2024, sementara saat menjabat tahun 2014-2019 tidak digunakan. Sebelumnya, pada saat konferensi pers beberapa waktu lalu (08/12/2019), Eka mengklaim bahwa ijazah yang digunakan dari kampus Syamsul Ulum sah berdasarkan hasil verifikasi Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV Jabar-Banten.

Berdasarkan data yang disampaikan Eka Wardhana bersama kuasa hukumnya, pada hasil verifikasi hanya ada salinan ijazah dan salinan transkip nilai, tanpa adanya KRS, HRS, DHMD, Skripsi dan SK Kelulusan/Yudisium.

Surat keterangan nomor 201/B.10/STISIP-SU/XII/2019 yang ditandatangani pada 07 Desember 2019 oleh Ketua STISIP Syamsul Ulum Sukabumi Dra. Hj. Fatmawati Pua Upa, MM menyatakan bahwa benar Eka Wardhana mahasiswa STISIP Syamsul Ulum Sukabumi telah dinyatakan lulus pada tahun 2006. Namun, SK Kelulusan/Yudisium pada tahun 2006 tidak dapat ia perlihatkan.

Selain itu, surat keterangan nomor 158/STISIP-SU/XI/2019 yang ditandatangani Ketua STISIP Syamsul Ulum Sukabumi pada tanggal 28 November 2019 menyatakan data Eka Wardhana (KRS, HRS, DHMD, Skripsi, SK Yudisium) “masih dalam proses pengumpulan dokumen”.

Hal tersebut bertolak belakang dengan rilis pers yang disampaikan kepada publik, mengutip surat keterangan nomor 158/STISIP-SU/XI/2019 yang ditandatangani Ketua STISIP Syamsul Ulum Sukabumi pada tanggal 8 Desember 2019 yang menyatakan bahwa data Eka Wardhana (KRS, HRS, DHMD, Skripsi, SK Yudisium) “sudah lengkap”.

Sementara itu, berdasarkan keterangan dan lampiran data yang dikeluarkan LLDIKTI Wilayah IV Jabar-Banten pada tanggal 20 Januari 2020 hingga saat ini berita acara verifikasi ijazah Eka Wardhana, data yang ada hanya salinan ijazah dan salinan transkip nilai tanpa ada KRS, HRS, Skripsi, SK Yudisium.

Menyikapi hal tersebut akademisi Iksan Awaludin menilai bahwa banyak kebohongan yang disampaikan politisi Bogor itu kepada publik dalam mengklarifikasi keabsahan ijazahnya.

Advertisement

“Banyak keganjilan bahkan dari kajian kami menduga kuat Wakil DPRD Kota Bogor ini banyak membohongi masyarakat dengan tetap mengklaim bahwa telah menempuh pendidikan dikampus Syamsul Ulum Sukabumi dengan benar,” ungkap lulusan STIKIP Muhammdiyah Bogor itu kepada KM, Rabu 12/2.

“Penyampaian datanya saja berbeda-beda, bahkan mengklaim bahwa lembaga negara yaitu LLDIKTI telah mengesahkan ijazahnya, padahal faktanya data keabsahannya tidak ada, bahkan sedang proses pengumpulan, ini sangat aneh dan mencurigakan,” tambah Iksan.

“Sangat ganjil dan mencurigakan jika sudah ada verifikasi dengan hasil tidak ditemukan data (KRS, HRS, DHMD, SK Yudisium, Skripsi) dan ada proses pengumpulan, maka patut menjadi pertanyaan kemana data tersebut.”

“Pengumpulan data hingga berbulan-bulan, sangat mencurigakan dan menjadi tanda tanya besar, kenapa? Dipersiapkan untuk rekayasa kah? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami yang menjalankan proses perkuliahan secara benar,” tutur Iksan.

“Data kampus untuk mahasiswanya baik lulusan tahun lama, yaitu 2006 itu kenapa tidak dengan cepat ditemukan, dan harus ada proses pengumpulan data? Itu kan katanya kampus besar.”

“Jangan sampai seorang pejabat publik ini membohongi dunia pendidikan, dan juga masyarakat di Kota Bogor karena yang bersangkutan adalah Wakil Rakyat di Kota Bogor,” terang Iksan.

Lebih lanjut Iksan mengatakan, proses hukum yang berjalan harus melihat fakta, data dan proses pendidikan yang sebenar-benarnya.

“Ya kami dari akademisi pendidikan, yakin bahwa aparat hukum, Kepolisian akan dapat mengungkapkan fakta sebenarnya dari ijazah Eka Wardhana tersebut,” pungkas Iksan.

Diketahui hingga saat ini (12/02/2020) proses hukum ijazah Eka Wardhana masih berjalan di Polres Sukabumi Kota.

Reporter: Tim Investigasi KM
Editor: HJA

Berita ini dianggap oleh Dewan Pers melanggar kode etik jurnalistik. Berikut Hak Jawab dari pihak Kuasa Hukum sdr. Eka Wardhana yang telah diterima dan dimuat pada 6 Maret 2020Redaksi KupasMerdeka.com memohon maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan.

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*