Penyidik KPK Akan Panggil Paksa Rachmat Yasin Setelah Berulangkali Mangkir Penyidikan Kasus Korupsi Pemkab Bogor

Sejumlah Kepala Dinas dan Kepala RSUD Kabupaten Bogor saat mengunjungi mantan bupati Bogor, Rahmat Yasin, di LP Sukamiskin, Bandung, Rabu 5/7 (dok. KM)
Sejumlah Kepala Dinas dan Kepala RSUD Kabupaten Bogor saat mengunjungi mantan bupati Bogor, Rahmat Yasin, di LP Sukamiskin, Bandung, Rabu 5/7/2017 (dok. KM)

BOGOR (KM) – Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pasal 112 ayat (2) mengenai panggil paksa dalam proses penyidikan yang dapat dilakukan terhadap Tersangka maupun Saksi, berbunyi, “Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”.

Tersangka korupsi pemotongan uang dan gratifikasi dari sejumlah dinas Pemkab Bogor, mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin, rencananya alan dipanggil paksa oleh penyidik KPK setelah beberapa kali mangkir. Panggilan terakhir dilayangkan KPK terhadap Rachmat pada Kamis 9 Januari 2020 lalu.

“Tersangka Racmat Yasin direncanakan akan dipanggil paksa terkait tindak pidana korupsi pemotongan uang dan gratifikasi,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri saat dihubungi melalui sambungan telepon hari Kamis siang 13/2.

Akan tetapi Ali enggan menyebutkan kapan rencanaya akan memanggil Rachmat, dirinya hanya mengungkapkan alasan pemanggilan karena telah beberapa kali mangkir.

“Panggilan paksa ini kami lakukan karena Rachmat Yasin mangkir setelah panggilan, terakhir panggilan bulan lalu, Yasin mangkir,” tambah Ali.

Sebelumnya, penyidik KPK telah mengumumkan dan menetapkan Rachmat Yasin sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi yang kedua kalinya pada hari kamis 25 Juni 2019. Dalam kasus suap, tersangka Rachmat Yasin diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp 8.931.326.223.

Menurut informasi yang dihimpun KM, uang “haram” tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional Bupati dan kebutuhan kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2013 dan Pemilu 2014.

Selain itu, tersangka Rahmat Yasin juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor. RY juga memperoleh gratifikasi mobil Toyota Vellfire senilai Rp 825 juta.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, serta tidak dilaporkan RY ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Untuk penerimaan gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare, Rachmat Yasin sengaja meminta kepada anak buahnya untuk memeriksa satu bidang tanah seluas 350 hektare. Pemilik tanah tersebut hendak membangun pesantren di tanah tersebut.

“Pada tahun 2010 seorang pemilik tanah seluas 350 hektare yang terletak di Desa Singasan dan Desa Cibodas, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, ingin mendirikan Pondok Pesantren dan Kota Santri. Untuk itu ia (pemilik tanah) berencana akan menghibahkan tanahnya seluas 100 hektare agar pembangunan pesantren terealisasi,” tambah Plt Jubir KPK.

Pemilik tanah tersebut, lanjut Fikri, kemudian menyampaikan maksudnya untuk mendirikan pesantren pada Bupati Rachmat Yasin melalui stafnya. Rachmat menjelaskan agar dilakukan pengecekan mengenai status tanah dan kelengkapan surat-surat tanah tersebut.

“Pada pertengahan tahaun 2011, Rachmat Yasin melakukan kunjungan lapangan di sekitar daerah pembangunan Pondok Pesantren tersebut. Melalui perwakilannya, Rachmat mennyamapikan ketertarikan terhadap tanah tersebut,” ucap Ali.

Rachmat juga dikatakan meminta bagian agar tanah tersebut juga dihibahkan untuknya. “Pemilik tanah kemudian menghibahkan atau memberikan tanah seluas 20 hektare tersebut sesuai pemintaan RY. Diduga RY mendapatkan gratifikasi agar memperlancar perizinan lokal pendirian Pondok Pesantren dan kota santri,” lanjut Ali.

Atas perbuatan terbarunya, Racmat Yasin disangkakan melanggar pasal 12 huruf f dan pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Reporter: HSMY
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*