KPUD Kota Bogor Akui Tidak Pernah Dalami Sah atau Tidaknya Ijazah Caleg, Lepas Tangan Soal Temuan Kejanggalan Eka Wardhana

Kantor KPU Kota Bogor (dok. KM)
Kantor KPU Kota Bogor (dok. KM)

BOGOR (KM) – Menyikapi kejanggalan dalam data riwayat hidup Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor dari Partai Golkar Eka Wardhana di masa pencalonan tahun 2014 dan tahun 2019 dalam data di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bogor, Ketua KPUD Kota Bogor Samsudin mengatakan bahwa pada tahap sekarang ini, pihaknya sudah tidak berwenang lagi untuk mengambil tindakan.

“Masa proses pencalonan hingga sudah ditetapkan menjadi yang terpilih dari yang bersangkutan [Eka Wardhana] sudah dilalui. Dalam masa pencalonan 2014, yang dimulai dari 2013, tentunya saya belum menjabat,” ungkap Samsudin saat ditemui di Kantor KPUD Kota Bogor, Senin 24/2.

“Sedangkan dalam masa pencalonan di 2019, diketahui Eka Wardhana menggunakan ijazah strata satu (S1) yang memang dilegalisir secara sah,” tambah Samsudin.

Samsudin menuturkan, perihal pendataan yang diterima pihaknya hanya “sebatas keabsahan yang terlihat”.

“Soal ijazah, dengan terlegalisir maka itu sesuai, kami tidak sampai dalam untuk mengetahui sah atau tidaknya ijazah. Jika semua calon legislatif yang sudah disahkan, kami memberikan publikasi kepada masyarakat, dimana jika terjadi kejanggalan maka dapat diadukan ke KPUD ataupun Bawaslu Kota Bogor,” terangnya.

“Ya jika masih dalam proses Pemilu, tentunya kami akan melakukan langkah-langkah jika terjadi aduan terhadap para calon yang mengikuti Pemilu,” tutur Samsudin.

Masih kata Samsudin, masa politisi Eka Wardhana di 2014 sudah dijalani dan selesai, sedangkan di 2019 sudah disahkan dan dilantik. “Maka dengan kondisi sekarang ini, adanya kejanggalan dari data Eka di 2014 dan 2019, KPUD akan melihat bagaimana nanti fakta hukumnya,” tambahnya.

“Saya juga sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Bogor, permasalahan Eka ini, kita tidak bisa masuk di ranah ini, karena yang bersangkutan sudah ditetapkan dan sudah dilantik, jika ada terindikasi hukum dari Eka, maka harus ada keputusan hukum dari pihak yang berwenang,” kata Samsudin.

Lebih lanjut Samsudin mengatakan, dari data riwayat hidup calon legislatif (caleg) yang masuk dan diterima oleh KPUD Kota Bogor, itu dibuat dan ditandatangani langsung oleh caleg, maka dalam hal itu terdapat pernyataan, apabila ada masalah dikemudian hari, maka caleg yang bersangkutan yang akan bertanggung jawab secara pribadi.

“Ya maka kebenaran tersebut, hanya yang bersangkutan, dan fakta hukum nanti yang akan memutuskannya,” tegas Samsudin.

“Untuk itu kami pertegas pada 2014 Eka sah menggunakan ijazah tingkat SMA, di 2019 sah dengan ijazah S1. Sedangkan kejanggalan dalam riwayat hidup, kami tidak mengetahui karena dalam pernyataannya yang bersangkutan bertanggung jawab atas pernyataan tersebut,” pungkas Samsudin.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Berita ini dianggap oleh Dewan Pers melanggar kode etik jurnalistik. Berikut Hak Jawab dari pihak Kuasa Hukum sdr. Eka Wardhana yang telah diterima dan dimuat pada 6 Maret 2020Redaksi KupasMerdeka.com memohon maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan.

Komentar Facebook

1 Trackback / Pingback

  1. Hak Jawab Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Eka Wardhana atas Rangkaian Pemberitaan KM – KUPAS MERDEKA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*