GMNI Kritisi Diskusi Pengkajian Pasca Bencana Pemkab Bogor, Soroti Keengganan Ungkap “Aktor di Balik Bencana”

Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri di Sukajaya, Bogor, Senin 3/2/2020 (dok. KM)
Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri di Sukajaya, Bogor, Senin 3/2/2020 (dok. KM)

BOGOR (KM) – Pemaparan jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor dan Polres Bogor dalam Focus Gruop Discussion (FGD) bertema “Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana” (Post Disaster Needs Assesment), yang diselenggarakan DPD KNPI Kabupaten Bogor bersama kelompok organisasi kepemudaan di wilayah Kabupaten Bogor beserta jajaran Pemerintahan Kabupaten Bogor dan Polres Bogor, dikritik keras Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bogor.

Sekretaris DPC GMNI Bogor Ramdani mengatakan, sebelum melahirkan solusi pasca bencana, kegiatan FGD ini harus bisa membedah penyebab utama terjadinya bencana di Kabupaten Bogor. “Agar kedepan semua pihak dapat mencegah bencana susulan di yang dapat terjadi di Kabupatan Bogor,” ungkap Ramdani dalam rilis pers nya kepada KM, Kamis 6/2.

Mengutip pernyataan sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Bupati Bogor, KLHK, Wakapolri, dan Presiden RI yang mengungkapkan bahwa persoalan dari bencana ini akibat dari penambang liar, perusak lingkungan, dan konversi lahan pertanian, Ramdani menegaskan bahwa pihak Pemkab seharusnya terlebih dahulu memusatkan pada aktor penambangan liar dan perusak lingkungan (hutan), baik yang legal maupun ilegal.

Advertisement

“Ya semua pihak harus berani mengungkap aktornya, penyebab utama terjadinya bencana, siapa yang diuntungkan dari aktivitas kerja penambangan tersebut dan bagaimana rantai produksi serta distribusinya,” terang Ramdani.

Sementara Ketua DPC GMNI Bogor Fera Priyatna mempertanyakan apakah Pemerintah Daerah dan Polres Bogor berani untuk mengungkap itu semua.

“Ya publik berhak mengetahuinya aktor atau dalang dari penambangan dan perusak lingkungan tersebut, agar menjadi pelajaran bagi Pemerintah, dalam memberikan izin penambangan kepada koorporasi besar,” ungkap Fera.

“Namun Porles Bogor enggan membuka persoalan aktor di balik kerusakan lingkungan dan penambang liar tersebut,” katanya.

“Ya baik Pemerintah Kabupaten Bogor maupun Polres Bogor harus berani mengungkapkan aktor dan dalang besar penambangan serta perusak lingkungan diwilayah Kabupaten Bogor,” pungkas Fera.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook