Dana BOS “Tidak Mencukupi”, Kadisdik Kota Bogor Bolehkan SD Pungut Sumbangan Sukarela

BOGOR (KM) – Terkait pemberitaan yang sebelumnya dimuat di kupasmerdeka.com soal dugaan “pungutan keropak” yang dilakukan oleh pihak Sekolah Dasar (SD) Negeri Semplak 2 terhadap semua siswanya, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bogor Fahrudin akhirnya buka suara ketika ditemui KM di kantornya kemarin 4/1.

Fahrudin pun menyatakan bahwa pungutan yang diduga dilakukan oleh pihak SDN Semplak 2 “sudah sesuai prosedur Permen 27 tahun 2016”.

“Orang tua murid boleh menyumbang berdasarkan kemampuan masing-masing dan tidak ada paksaan. Sebelumnya sudah dirapatkan terlebih dahulu oleh pihak sekolah, orang tua murid dan komite sekolah. Karena anggaran dana biaya operasional sekolah (BOS) tidak mencukupi,” ujar Kadisdik.

“Saya juga sudah menurunkan kepala bidang dan pengawas untuk mengecek SDN Semplak 2 untuk mencari kebenarannya, tapi untuk saat ini belum ada laporannya ke saya. Kalaupun memang benar melanggar Permen saya akan tindaklanjuti. Sebelumnya saya sangat terimakasih banyak untuk rekan-rekan media untuk informasinya,” pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah orang tua murid mengeluhkan adanya “pungutan keropak” yang dibebankan kepada seluruh siswa SDN Semplak 2 setiap harinya sebesar Rp2.000 per hari. Pihak sekolah berdalih bahwa dana yang dikumpulkan tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun lab komputer.

Selain pungutan keropak tersebut, narasumber KM juga mengeluhkan adanya pungutan saat pendaftaran sekolah dan “sumbangan sukarela” saat pembagian rapor sebesar minimal 250 ribu rupiah per anak. Hingga saat ini pihak sekolah belum berhasil dimintai keterangan.

Reporter : Budi.Efri
Editor : HJA