Rapat Paripurna DPRD Sahkan 5 Raperda Kota Depok, Di Antaranya Peraturan KTR dan Garasi Mobil

Istimewa
Istimewa

DEPOK (KM) – DPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna dalam rangka persetujuan terhadap 5 Raperda Kota Depok serta Rancangan Peraturan DPRD Kota Depok tentang Tata Tertib DPRD Kota Depok di ruang sidang paripurna DPRD Kota Depok Jl. Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Rabu 8/1.

34 dari 50 Anggota DPRD hadir dalam Rapat Paripurna tersebut. Dari 16 orang anggota yang tidak hadir, yang izin sebanyak 6 orang, sakit 5 orang, cuti 2 orang, dan tanpa keterangan 3 orang.

Turut hadir jajaran Forkopimda Kota Depok, jajaran pejabat Pemerintah Kota Depok, jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Depok. Juga tokoh masyarakat, insan pers, perwakilan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarkat (LSM), dan tamu undangan lainnya.

Rapat digelar dalam rangka pembahasan kesepakatan bersama Pemerintah Kota Depok dan DPRD Kota Depok tentang persetujuan Raperda menjadi Perda Kota Depok dan penyampaian kebijakan umum, yang salah satunya adalah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta Rancangan Peraturan DPRD Kota Depok tentang Tata Tertib DPRD Kota Depok.

Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna berkesempatan membacakan sambutan Wali Kota Depok, Muhammad Idris. Di antaranya, Wali Kota menginformasikan program tindak lanjut dari rapat paripurna lalu.

Rapat Paripurna tersebut berhasil mengesahkan lima Raperda Kota Depok serta Rancangan Peraturan DPRD Kota Depok tentang Tata Tertib DPRD Kota Depok:

1. Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok (KTR).

2. Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang pajak daerah.

3. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang tarif pelayanan kesehatan Kelas III pada RSUD Depok.

4. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan bidang perhubungan.

5. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang retribusi bidang perhubungan.

Wakil Ketua I DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari yang memimpin jalannya sidang mengatakan bahwa tiga Raperda dan Raper Tatib DPRD Kota Depok telah selesai proses fasilitasi dari Provinsi Jawa Barat dan sudah dibahas oleh Pansus dengan perangkat daerah serta bagian hukum sekretariat daerah Kota Depok.

Yeti juga mengatakan jika Raperda terkait Pajak Daerah dan Raperda tentang retribusi bidang perhubungan telah disetujui dan akan dilakukan evaluasi oleh Provinsi Jawa Barat, sehingga jumlah Raperda yang akan ditetapkan dalam sidang Paripurna DPRD ini adalah 5 Raperda dan Rancangan Peraturan Tata tertib DPRD Kota Depok.

Terkait Raperda Bidang Perhubungan, terdapat di dalamnya peraturan tentang garasi mobil. Walau sudah disahkan, Raperda tersebut sebelum diterapkan peraturannya, Dinas Perhubungan (Dishub) Depok wajib memberikan fasilitas transportasi yang layak kepada masyarakat Depok.

“Masyarakat Depok ini mobilisasinya tinggi sehingga memiliki kendaraan pribadi untuk kegiatannya. Peraturan ini pun bukan melarang masyarakat untuk memiliki lebih dari satu kendaraan, khususnya roda empat, tapi juga mengoreksi kepada pemerintah daerah sendiri, apakah pemerintah daerah sudah menunjang fasilitas-fasilitas transportasi umum yang benar-benar layak, aman dan bisa dirasakan masyarakat,” ungkap Yeti.

“Bila nantinya Perda tersebut sudah disahkan, akan melalui tahap pembahasan oleh Pansus untuk dievaluasi yang kemudian baru akan ditetapkan sebagai Peraturan oleh Wali Kota Depok. Jika sudah dibuat Peraturan, secara otomatis aturan itu harus dibarengi dengan ketersediaan sarana terkait penunjang mobilitas masyarakat dalam hal pengadaan dan pelayanan transportasi umum,” jelasnya.

“Karena kita tidak bicara transportasi umum dari satu sisi saja. Tapi kita harus melihat aspek transportasi umum yang layak bagi pelajar perempuan, disabilitas, anak- anak,” pungkas Yeti.

Reporter: Sudrajat
Editor: HJA

Komentar Facebook