Pengamat: Rencana Interpelasi DPRD Subang Keliru

SUBANG (KM) – Maraknya pemberitaan di beberapa media pada akhir – akhir ini menimbulkan banyak persepsi masyarakat yang mengarah pada menurunnya ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Subang Ruhimat-Agus Masykur (Jimat-Akur).

Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Taswa Witular yang ditemui kupasmerdeka.com Rabu 8/1 kemarin.

“Kalau bicara rugi, saya termasuk diantaranya. Masih ada proyek garapan saya yang belum dibayar,” ungkapnya. Namun pengamat politik yang berkecimpung dalam dunia kontraktor ini melihat realitas justru pada sisi lain. “Penglihatan saya, gak benar jika pemda Subang disebut bangkrut,” lanjutnya.

Lebih jauh Taswa menyatakan bahwa pembayaran terhadap kontraktor yang tertahan adalah efek dari adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/2019 yang menyatakan pembayaran DBH pajak dan bukan pajak di triwulan ke-4 ditunda. 

“Teman-teman kontraktor jangan terbawa arus opini yang tidak objektif,” ajak Taswa.

Sementara menyoal rencana DPRD Subang akan melakukan interpelasi, Taswa melihat dari sisi politis akan mempermalukan DPRD. “DPRD itu wakil rakyat, berhak melakukan interpelasi. Berkewajiban menyampaikan penglihatannya yang objektif. Tapi apa segenting itu? Interpelasi itu nilai politisnya lain, punya magnet politik yang bisa membuat ketegangan politik,” katanya.

Masih menurut Taswa, soal lambat bayar itu bukan hanya Subang yang notabene angkanya hanya puluhan miliar. “Kabupaten lain bahkan ada yang mencapai ratusan miliar di tahun lalu. Melihat realitas ini, saya mengira ada sumbatan komunikasi antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif di Subang ini,” jelasnya.

“Jika DPRD paham penganggaran dan hafal permasalahannya, mereka justru akan menghindari interpelasi. Banyak yang harus dilakukan teman-teman di DPRD, yang belum mereka lakukan,” pungkas Taswa.

Reporter: udin
Editor: HJA