Aktivis Desak Kajari dan Kapolres Bogor Dalami Dugaan Kasus Korupsi Bonus Produksi di Pamijahan

Ali Taufan Vinaya (ATV) saat mengamati kondisi sungai Cianten, Pamijahan (dok. KM)
Ali Taufan Vinaya (ATV) saat mengamati kondisi sungai Cianten, Pamijahan (dok. KM)

BOGOR (KM) – Kajari Bogor dan Kapolres Cibinong diminta untuk segera turun tangan dan mendalami terkait adanya indikasi dan dugaan tindakan pidana korupsi bonus produksi panas bumi yang terjadi di wilayah Pamijahan. Hal tersebut disampaikan oleh aktivis Bogor, Ali Taufan Vinaya, yang menyatakan bahwa masalah bonus produksi diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, dan aturan turunannya yaitu PP Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi.

“Dalam PP tersebut jelas di Pasal 53 Ayat 1 berbunyi: Pemegang Izin Panas Bumi wajib memberikan Bonus Produksi kepada Pemerintah Daerah yang wilayah administratifnya meliputi wilayah kerja yang bersangkutan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor sejak unit pertama berproduksi secara komersial,” jelas ATV.

Menurut ATV, dugaan setoran atau upeti dari 15 kepala desa yang disetorkan ke Ketua APDESI Kecamatan Pamijahan untuk disetorkan ke oknum di Kecamatan Pamijahan mengenai masalah bonus broduksi tersebut, jelas merupakan pelanggaran dan pidana murni.

“Karena itu jelas, tidak ada alasan bagi Kejari dan pihak Polres Bogor untuk diam dalam masalah ini. Ketika saya baca dan pelajari baik UU maupun PP tentang bonus produksi tersebut, tidak ada satupun ayat ataupun pasal yang mengatakan untuk setor ke Kecamatan,” tegasnya.

Advertisement

ATV juga menyampaikan bahwa indikasi pelanggarannya sudah jelas seperti yang disebutkan dalam UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah ke UU No 20 Tahun 2001 Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor yang berbunyi: “Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara di pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 Tahun, serta denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar.”

Dirinya menambahkan, dalam Pasal 3 juga dikatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, dipidana seumur hidup atau penjara paling singkat 1 tahun.

“Terkait beberapa kepala desa yang menyalahgunakan anggaran DD, khususnya di wilayah Bogor Barat, seperti Nanggung, Leuwi Sadeng, dan yang lainnya, Kejari juga harus segera menyelesaikan kasus ini,” pungkasnya.

Reporter: Dian pribadi
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*