Tinjau Penanganan Korban Banjir Lebak, Presiden Desak Bupati dan Gubernur Banten Hentikan Tambang Ilegal, Pembalakan Liar

Presiden Joko Widodo beserta rombongan mengunjungi lokasi bencana di Kabupaten Lebak, Banten pada Selasa, 7/1/2020 (dok. KM)
Presiden Joko Widodo beserta rombongan mengunjungi lokasi bencana di Kabupaten Lebak, Banten pada Selasa, 7/1/2020 (dok. KM)

LEBAK (KM) – Presiden RI Joko Widodo beserta rombongan mengunjungi lokasi bencana di Kabupaten Lebak, disambut di Ponpes La Tansa Kampung Parakan Santri, Desa Banjar Irigasi, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa 7/1. Kedatangan Presiden disambut oleh Pangdam III/ Slw, Gubenur Banten, Kabinda Banten, Danrem 064/MY, Bupati Lebak, dan Pimpinan Ponpes.

Presiden datang untuk meninjau secara langsung warga korban pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah tersebut. Ia juga hendak memastikan penanganan bagi para warga yang terdampak banjir dan longsor berjalan dengan baik.

Sebelumnya, Jokowi sempat meninjau warga terdampak longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.

“Tadi pagi saya hadir di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor dan sekarang kita melihat (penanganan) banjir bandang di Kabupaten Lebak,” kata Presiden di Pondok Pesantren yang juga terdampak banjir bandang itu.

Bangunan-bangunan hancur masih terlihat di Pondok Pesantren La Tansa saat Presiden tiba sekitar pukul 11.48 WIB. Presiden melihat beberapa fasilitas yang rusak dengan didampingi rombongan. Dari La Tansa, Presiden kemudian meninjau para pengungsi di Gelanggang Olah Raga (GOR) Lebak Gedong.

Presiden mengatakan, beberapa penyebab bencana banjir bandang di Lebak adalah akibat perambahan hutan dan penambangan emas secara ilegal. Untuk itu, ia meminta Gubernur Banten dan Bupati Lebak untuk menghentikan kedua aktivitas tersebut.

“Enggak bisa lagi karena keuntungan satu, dua, tiga orang, kemudian ribuan yang lainnya dirugikan dengan adanya banjir bandang ini,” tegasnya.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Jokowi menyebut ada 30 jembatan penting yang menghubungkan antar desa yang perlu segera diselesaikan.

“Tadi saya sudah perintahkan kepada Menteri PU agar dalam 3-4 bulan itu semuanya sudah bisa diselesaikan,” ungkapnya.

“Rumah yang rusak dilaporkan oleh Bu Bupati (Iti Jayabaya) tadi ada 1.410. Nanti akan kita data di lapangan secara lengkap, apakah memungkinkan untuk direlokasi, karena memang kalau melihat banjirnya besar seperti ini harus direlokasi,” jelasnya.

“Beberapa hal tadi sudah disampaikan untuk masyarakat yang terkena longsor untuk mau direlokasi, dipindahkan ke tempat yang tidak terlalu jauh kurang lebih 2 kilometer dari situ.

“Kemarin kita lihat dari helikopter sangat kelihatan sekali, yang longsor itu bukan hanya puluhan, tapi ratusan. Ini baru pada tahap diselesaikan, dibersihkan, terutama yang terisolir,” ucapnya.

Oleh karena itu, Presiden mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah daerah mulai dari tingkat desa agar terus waspada terhadap kemungkinan bencana. Terutama mengingat puncak musim hujan masih akan berlangsung sampai bulan depan.

Reporter: Red

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*