KNPI Datuk Bandar Bantah Tuduhan Anggota DPRD Sumut Terhadap Program KUBE dan PKH

Ahmad Fauzi Hasibuan, Sekjen PK KNPI Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai
Ahmad Fauzi Hasibuan, Sekjen PK KNPI Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai

TANJUNGBALAI (KM) – Sekjen PK KNPI Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Ahmad Fauzi Hasibuan angkat bicara terhadap unggahan video Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Mahyarudin Salim Batubara di laman Facebooknya pada 3 Desember kemarin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

Dalam video yang berdurasi sekitar 6 menit 54 detik tersebut, Mahyarudin terlihat sedang berbicara dalam rapat dan membahas tentang program Kelompok Usaha Bersama yang dibiayai dari APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2018 yang menurutnya “disinyalir fiktif” serta penerima PKH yang dinilai olehnya “ada praktik kongkalikong”, khususnya di kota Tanjungbalai.

Menanggapi video tersebut, Ahmad Fauzi menyampaikan kepada Kupas Merdeka Rabu 4/12 bahwa dirinya “sangat menyesalkan” pernyataan Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara tersebut yang juga merupakan putra asli Kota Tanjungbalai karena dinilai tidak memuat fakta dan jauh dari realita lapangan, sehingga terkesan tidak memahami persoalan dan “seperti mencoreng muka sendiri.”

“Terkait persoalan 25 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tahun 2018, semua data yang menerima harus sesuai dengan data Basis Data Terpadu (BDT). Jadi orangnya jelas dan ada, maka sangat bertentangan dengan pernyataan Mahyaruddin yang menyatakan penerima KUBE tidak jelas atau fiktif” ungkap Fauzi.

Fauzi juga mengatakan bahwa klaim Mahyaruddin Salim tidak kenal siapa saja yang menerima bantuan KUBE tersebut merupakan sesuatu yang tidak relevan. “Memang tidak ada kewajiban penerima KUBE harus kenalan kepada Bung Mahyaruddin, apalagi saat itu tahun 2018, dia juga belum menjadi anggota DPRD, jadi kapasitas apa mereka harus kenalan?” kata Fauzi.

Advertisement

“Terkait masalah PKH, semua sesuai alur dan prosedur, jadi tudingan Mahyaruddin Salim tentang kongkalikong dalam menentukan penerima PKH sangat tidak berdasar. Saya berharap agar semua penyampaian harus dikuasai terlebih dahulu dan berdasarkan fakta yang ada, jangan hanya kabar burung,” pungkas Fauzi.

Secara terpisah, Mahyaruddin Salim saat dikonfirmasi melalui panggilan WhatsApp mengatakan bahwa dalam kesempatan itu ia sedang menanggapi paparan yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara karena tidak dapat menunjukkan detail penerima KUBE TA 2018 yang dibiayai APBD Provinsi.

“Dalam kesempatan itu saya menaggapi paparan Dinas Provinsi karena tidak bisa menunjukkan detail data penerima KUBE, sama sekali bukan untuk memojokkan Dinas Sosial Daerah ataupun petugas PKH Daerah, jadi jangan salah faham. Niat saya supaya Dinas Provinsi jangan main-main dan sepele dengan data,” kata Mahyaruddin.

Mahyar juga menambahkan bahwa dirinya sebagai anak Tanjungbalai “pasti ingin yang terbaik untuk Tanjungbalai”.

“Saat ini posisi saya sebagai DPRD Provinsi maka harus saya pastikan tidak ada kesenjangan antara data Provinsi dan data Daerah Kabupaten/Kota, khususnya Tanjungbalai,” tutupnya.

Reporter: RBB
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*