SK Kepengurusan RT Oleh Lurah Harjamukti Dicabut, Warga Sudah Wafat Disuruh Ganti KTP untuk Urus Surat Kematian

Kuasa Hukum dan Perwakilan Warga RT 10/03 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, usai menghadiri panggilan PN Depok 26/11/2019 (dok. KM)
Kuasa Hukum dan Perwakilan Warga RT 10/03 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, usai menghadiri panggilan PN Depok 26/11/2019 (dok. KM)

DEPOK (KM) – Pasca penerbitan SK Lurah perihal Pencabutan Kepengurusan RT 010 RW 03 Kelurahan Harjamukti mulai dirasakan dampaknya oleh warga yang sedang mengurus Surat Kematian keluarganya. Pasalnya, warga yang keluarganya telah dikebumikan tersebut mesti mengganti alamat KTP nya terlebih dahulu agar bisa diterbitkan Surat Kematiannya.

Hal tersebut disampaikan oleh Sudrajat, Ketua RT 10/03 saat jumpa pers di halaman PN Depok usai memenuhi panggilan mediasi pertama (26/11).

“Salah satu dampak yang warga rasakan yaitu sewaktu salah satu warga kami berinisial DY yang beberapa waktu lalu meninggal dunia, saat kami mengurus surat kematian di Kelurahan Harjamukti, anehnya malah disuruh untuk ganti KTP terlebih dahulu,” kata Sudrajat.

“Ini kan warga sudah meninggal masa disuruh ganti KTP untuk urus surat kematian, ini kan gak masuk akal, dan ini pasti merembet untuk urusan paspor dan lain-lain,” lanjutnya.

“Kedatangan kami disini untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kami hadapi karena dampak yang dirasakan warga terkait pencabutan SK sangat kami rasakan. Warga hanya berharap dengan adanya gugatan ini para pihak dapat duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Karena semenjak adanya kasus ini akses kita untuk mediasi sudah ditutup, bahkan Lurah maupun Camat sudah sama sekali tidak mau komunikasi dan ada beberapa warga yang ada di grup WA pun sampai dikeluarkan,” jelasnya lagi.

Mohammad Riyanta, salah seorang warga RT 10 yang ikut hadir di PN Depok juga mengungkapkan bahwa warga yang sudah tinggal bertahun-tahun dan memiliki KTP dipaksa harus mengganti dengan identitas yang baru.

“Kami ini RT 10 RW 03 sudah dari tahun 2010 dan itu disaksikan oleh seluruh pengurus RT lainnya dan lurah terdahulu dan sekarang tiba-tiba dicabut, maka warga harus merubah semua seperti paspor, sertifikat tanah dan usaha-usaha lainnya dan ini sungguh merugikan kami baik dari materil maupun moril,” terangnya.

Riyanta meminta pejabat terkait agar melepaskan ego sektoral karena menurutnya dengan pencabutan SK RT 10 tersebut banyak warga yang dirugikan.

“Kami ini warga yang mudah diatur, kami hanya minta kembalikan kepengurusan RT yang lama karena kami juga ingin bisa berkontribusi untuk wilayah kami,” jelas Riyanta.

Sementara itu kuasa hukum warga, Andi Tatang menyatakan bahwa dirinya bersama tim kuasa hukum lainnya akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas karena menurutnya hal tersebut meyangkut kepentingan warga komplek IPTN yang hak-haknya telah “dirampas” oleh Lurah.

“Lurah ini sudah merampas hak-hak orang banyak seperti kesaksian beberapa warga yang merasa dirugikan dan bayangkan orang yang sudah mati harus ganti KTP akibat kebijakan lurah yang sangat ego,” tegasnya.

Tatang juga sempat mempertanyakan pihak tergugat yang tidak hadir dalam mediasi pertama di Pengadilan Negeri Kota Depok.

“Sesuai undangan jam 9 tetapi sampai detik ini kita tunggu sampai jam 11 tidak ada yang hadir. Sekarang kalau panggilan pengadilan saja mereka abaikan, bagaimana mereka memikirkan tentang warga, jangan alasan bahwa Camat dan Lurah ada urusan yang lain karena pemerintah Kota Depok itu ada biro hukumnya dan biro hukumnya tidak hanya satu atau dua. Setidaknya ada yang mewakili di sini kalau mereka punya itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya.

Reporter: Sudrajat
Editor: HJA

Komentar Facebook