Pengamat: “Carut Marut di BPSDM Aceh Bukan Cerita Baru”

(dok. KM)
(dok. KM)

BANDA ACEH (KM) – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Aceh resmi merilis hasil seleksi administrasi calon penerima beasiswa dalam negeri maupun luar negeri, dari jenjang S1 sampai dengan S3, pada Jumat 25/10 lalu. Namun, pengumuman ini ternyata tidak menggembirakan bagi publik terutama para pendaftar, yang banyak diantara mereka merasa kecewa lantaran ada dugaan penetapan syarat administrasi yang disesuaikan dengan selera panitia perekrutan. Bahkan, ada dugaan peserta yang tidak memenuhi syarat diluluskan, sementara yang syaratnya lengkap justru tidak diluluskan.

“Kabar ini membuat publik merasa terkonfirmasi atas berbagai kabar dan dugaan yang tersebar belakangan ini,” ujar aktivis pemerhati pendidikan Aceh, Sanusi Madli, di Kuta Alam, Banda Aceh, Rabu 30/10.

“Bahkan bukan hanya tahun ini saja, tahun-tahun sebelumnya juga tersiar kabar miring yang datang dari gedung istimewa tersebut,” kata Sanusi

Bukan hanya itu saja, Sanusi melanjutkan, “kami juga mendapatkan laporan dari warga yang ingin mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan beasiswa dari lembaga yang mengelola anggaran miliaran rupiah ini, menurut pengakuan warga, panitia terkesan membuat syarat yang menyulitkan.”

“Petugas yang menerima berkas mempersulit syarat-syaratnya, contoh TOEFL tidak tertulis masa berlakunya, dibilang oleh petugas harus yang terbaru, kemudian, tidak boleh mahasiswa yang sedang belajar, harus ada surat keterangan belajar. Bagaimana ada surat keterangan belajar sementara yang bersangkutan belum belajar? Jika kita ajukan mahasiswa yang sedang belajar, dibilang tidak bisa, yang diterima mahasiswa baru,” ucap Sanusi meniru ungkapan warga yang tidak ingin namanya disebutkan.

Pihaknya juga mengaku mendapatkan laporan dari warga lainnya. “Panitia yang menerima berkas banyak buat syarat-syarat di luar ketentuan yang dipublikasikan, saya tadi mengalaminya padahal anak saya lengkap syarat tapi ditolak,” ungkap Sanusi, meniru ucapan warga tersebut.

Sanusi menceritakan bahwa pihaknya juga sempat mendengar kabar, ada mahasiswa yang sedang belajar di luar negeri, tiba-tiba diputuskan beasiswanya diduga akibat perselisihan dengan oknum di BPSDM. “Menurut pengakuannya, oknum BPSDM merasa tersinggung atas ucapan dirinya, akhirnya diputuskan sepihak, padahal persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik dan sangat sepele, tanpa harus ada yang dirugikan,” paparnya.

“Hal ini tentu sangat merugikan sang mahasiswa, dan kondisi ini membuat sang mahasiswa harus mengemis dimana-mana untuk mencari uang membayar SPP yang tinggal satu semester lagi,” lanjut mantan Ketua DPM Unsyiah ini.

Menurut Sanusi, cerita ini tentu menimbulkan beragam tanda tanya di masyarakat, belum lagi muncul isu miring tentang adanya pesanan, tata kelola yang buruk, layanan yang masih di bawah standar, keterbukaan dan sosialisasi yang masih minim, serta persoalan lainnya.

“Atas berbagai laporan tersebut, seolah-olah seperti mengkomnfirmasikan bahwa isu miring yang berkembang selama ini benar adanya,” lanjut Sanusi.

“Aceh yang hari ini memiliki anggaran yang melimpah di bidang pendidikan, ternyata belum membuahkan hasil yang memuaskan, bahkan mutu pendidikan Aceh berada di peringkat 25 dari 34 provinsi, sementara dari nilai UN lebih tragis lagi, berada di peringkat 33 dari 34 provinsi, sangat menyedihkan. Program Aceh Caroeng terkesan hanya menjadi wacana saja, bagaimana bisa melahirkan orang-orang cerdas, terdidik, bermutu bila pintu menuju kesana mengalami banyak lika-liku yang tidak jelas,” tuturnya.

“Oleh karena itu, kami berharap para pihak terutama pemerintah Aceh dalam hal ini Plt Gubernur Aceh perlu turun tangan, mengevaluasi kembali secara menyeluruh, kemudian pihak Ombudsman juga perlu turun tangan, untuk mengevaluasi kinerja dan layanan publik, serta BPK perlu mengaudit pengelolaan anggaran yang ada di BPSDM Aceh. Dan lembaga anti rasuah KPK juga harus mengaudit secara keseluruhan keuangan BPSDM Aceh, sehingga hal-hal yang dapat merusak citra BPSDM dapat terperbaiki serta lahirnya tranparansi sehingga tidak menimbulkan korban, penerima juga orang yang berhak dan tepat sasaran, orang-orang yang benar-benar ingin menuntut ilmu membangun Aceh kedepan, bukan hanya sekedar mencari uang saku serta titel saja,” tutup sanusi

Reporter: Muddin/Red
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*