Kasus SPPD Fiktif, Kejari Pangkalpinang Tetapkan Mantan Sekwan jadi Tersangka

Konferensi pers Kejari Pangkalpinang, Selasa 5/11/2019 (dok. KM)
Konferensi pers Kejari Pangkalpinang, Selasa 5/11/2019 (dok. KM)

PANGKALPINANG (KM) – Mantan Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang berinisial LP sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Pangkalpinang dalam kasus SPPD fiktif. Sementara itu, seorang anggota dan mantan anggota DPRD Kota Pangkalpinang diduga turut terlibat kasus ini.

Dalam konferensi pers pada Selasa 5/11, Kejari Kota Pangkalpinang yang dipimpin oleh Kajari RM Ari Prioagung, menyampaikan bahwa LP resmi ditetapkan sebagai tersangka terhitung tanggal 31 Oktober 2019, dalam perkara SPPD fiktif 13 anggota Dewan Kota Pangkalpinang.

Diketahui bahwa LP sampai saat ini masih menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pangkalpinang.

“Dalam perkara SPPD fiktif ini, Tim telah melakukan pemeriksaan terhadap 44 orang saksi, terdiri dari anggota Dewan 21 orang, dari pemerintah pusat 4 orang, honor Sekwan 3 orang, mantan PNS Pangkalpinang 1 orang. Tak hanya itu, penyidik juga telah mendapatkan data manifest dari jasa penerbangan Garuda dan Sriwijaya Air jika 13 anggota DPRD Pangkalpinang keseluruhannya berangkat ke Jakarta, hanya saja, saat di Jakarta tidak sampai ke tempat tujuan,” papar Kajari.

“Kami informasikan juga, kegiatan tidak ada yang fiktif karena kegiatan tidak ada pembatalan, hanya 13 orang tidak menjalankan tugas,” tegas Kajari.

Lebih lanjut dikatakan Kajari, dalam perkara ini, pengguna anggaran telah mengetahui kegiatan pada tanggal 9-14 Februari 2017 pada saat ditandatanganinya SPM (Surat Perintah Membayar).

“LP selaku Pengguna Anggaran, seharusnya tidak menyetujui proses pencairan sisa perjalanan dinas dan harusnya membatalkan pertanggungjawaban pencairan. Hal itu melanggar pasal 18 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004,” ungkap Ari.

“Jadi hasil ekspos dari Tim Penyidik untuk awal ini kita lakukan terhadap LP. Itulah yang menjadi masalahnya, kalau beliau tidak menandatangani tidak akan terjadi hal ini,” ungkapnya.

“Tidak berhenti sampai disitu saja, penyidik akan menggali informasi dari tersangka LP guna menuntaskan perkara SPPD 13 anggota DPRD Pangkalpinang,” lanjutnya.

“Untuk pengembangan selanjutnya kita tunggu perkembangan. Untuk tersangka bila nanti memang kira-kira akan lari, akan merusak barang bukti maka akan secepatnya kita tahan,” tegasnya.

Dijelaskan Kajari, perkara SPPD fiktif 13 anggota DPRD Pangkalpinang sendiri tidak akan berhenti sampai pada penetapan terhadap tersangka LP. “Masih terus berlanjut dan akan memantau peran dari masing-masing dalam perkara ini. Insya Allah tahun depan sudah selesai,” tegas Ari Prioagung.

Reporter: Robi Karnito/Herdianto
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*