BARUPAS Kecam Putusan Pengadilan Soal Perampasan Aset First Travel

Ketua Umum Barisan Rakyat Untuk Perjuangan Adil Sejahtera (BARUPAS), Azrai Ridha, SH
Ketua Umum Barisan Rakyat Untuk Perjuangan Adil Sejahtera (BARUPAS), Azrai Ridha, SH (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Penyitaan aset perusahaan travel umroh First Travel yang bernilai ratusan miliar oleh negara berdasarkan putusan akhir Mahkamah Agung RI menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, terutama para korban yang dirugikan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan umroh sebagaimana harapan mereka sewaktu mendaftar menjadi peserta umroh melalui First Travel.

Hal tersebut disampaikan Azrai Ridha, Ketua Umum Barisan Rakyat Untuk Perjuangan Adil Sejahtera (BARUPAS) Indonesia melalui rilis pers yang diterima Kupasmerdeka.com kemarin 21/11.

“Walaupun tidak dapat dipungkiri meledaknya jumlah masyarakat yang mendaftar ke perusahan travel ini adalah karena iming-iming dan promosi yang sangat gencar dilakukan oleh perusahaan ini dengan stigma [sic] umroh murah dan berbagai hadiah yang ditawarkan,” tulis Azrai.

Menurut Azrai, putusan MA tersebut merupakan “bentuk ketidakadilan” oleh lembaga hukum.

“Putusan Mahkamah Agung yang menyita dan merampas aset perusahaan First Travel dan pemegang sahamnya yang telah diputus dan dirampas oleh negara adalah sebuah ketidakadilan dari lembaga penegak hukum [sic] yang merupakan benteng terakhir dari keadilan di negara ini,” katanya.

Azrai memaparkan, putusan yang “mencederai rasa keadilan masyarakat” tersebut seyogyanya menjadi perhatian penting dalam memutuskan perkara pidana First Travel. “Rasa keadilan yang tercederai ini adalah bagaimana dengan uang para korban yang seharusnya dilindungi oleh negara, tetapi negara yang tidak ada kerugian dalam perkara ini merampas uang rakyat tanpa dasar dan logika hukum kaum yang waras dan faham hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta agar Kejaksaan Agung turut bertanggungjawab lantaran putusan Hakim di PN Depok tersebut berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan itu. “Kejaksaan Agung seyogyanya tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas putusan yang merugikan jamaah ini,” katanya.

“Kementerian Agama yang bertindak atas nama negara yang mengatur regulasi travel umroh dan haji ini juga harus bertanggung jawab dengan problema yang dialami oleh calon jamaah umroh First Travel. Dapat dipastikan bahwa promosi-promosi dan cara-cara yang dilakukan oleh perusahaan First Travel tentu diketahui oleh Kementerian Agama, karenanya wajarlah sebagai pertanggung jawaban negara yang merampas aset First Travel untuk memberangkatkan jamaah umroh korban First Travel tersebut sebagai konsekuensi perampasan aset tersebut dan apabila negara tidak memberangkatkan jemaah tersebut, apa yang menjadi alasan bagi negara untuk merampas aset tersebut? Atau negara mau disebut sebagai perampok rakyat sendiri?” ketusnya.

Selain mendesak pihak pemerintahan, Azrai juga meminta kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar menerbitkan fatwa agar pihak terkait wajib mengembalikan aset tersebut kepada korban First Travel sebagai bentuk kompeensasi. “Mendesak Majelis Ulama untuk mengeluarkan atau menerbitkan fatwa kepada fihak fihak yang terkait dengan perampasan asset First Travel untuk mengembalikan semua aset tersebut kepada para calon jemaah umroh sesuai dengan porsinya,” pungkasnya.

Reporter: Sudrajat
Editor: HJA

Komentar Facebook