Rahmat Yasin Mangkir Lagi Dari Panggilan Penyidik KPK

Jubir KPK Febri Diansyah (stock)
Jubir KPK Febri Diansyah (stock)

JAKARTA (KM) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Bupati Kabupaten Bogor Rahmat Yasin, yang hendak diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka terkait pemotongan uang dan gratifikasi dari sejumlah dinas di Pemkab Bogor.

Dalam pantauan jurnalis Kupas Merdeka, RY kembali mengkir dalam panggilan penyidik KPK, dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari dirinya kenapa tidak hadir.

“Terkait kasus pemotongan uang dan gratifikasi dari sejumlah dinas di pemkab Bogor, yang menjerat tersangka mantan Bupati Kabupaten Bogor Rahmat Yasin, tidak hadir dalam panggilan penyidik KPK, sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak dia maupun Kuasa hukumnya,” ucap Febri Diansyah Selasa malam 8/10.

Rahmat Yasin (RY) ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK yang kedua kalinya. Perkara pertama ia dijerat dalam kasus suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor Tahun 2014 atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektare. Ia divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan sudah bebas pada 8 Mei 2019 lalu.

Selain dia, penyidik KPK memanggil dua orang lainnya sebagai saksi untuk tersangka Rahmat Yasin. Mereka ialah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Camalia Wilayat Sumaryana dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di RSUD Cibinong Leidia Marhareta Kandou.

“Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RY (Rahmat Yasin),” tambah Febri.

Dalam perkara suap, RY diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp8,9 miliar. Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Selain suap, Yasin juga diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya. Gratifikasi pertama berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor. Gratifikasi itu diduga sebagai pemulus izin pembangunan pesantren di atas lahan seluas 100 hektare.

Gratifikasi kedua yang diterima Yasin adalah sebuah mobil Toyota Vellfire Senilai Rp825 juta. Hal ini bermula pada April 2010 silam.

Atas dua perkara itu, Yasin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Reporter: HSMY
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*