Presiden: “Masalah Pembebasan Lahan Hambat Proyek Hunian Korban Gempa Palu”

(dok. Setpres)
(dok. Setpres)

PALU (KM) – Presiden Jokowi mengakui bahwa perkembangan proyek penyediaan hunian tetap bagi korban gempa Palu “agak terhambat” oleh masalah pembebasan lahan. Namun, Presiden memastikan hal tersebut sudah ditangani setelah dirinya menelepon langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil.

“Ya ini setelah lebih dari setahun memang progress-nya agak lambat karena masalah yang berkaitan dengan lahan, pembebasan lahan, terutama untuk relokasi hunian tetap. Tapi kalau yang bangun individu, ini sebagian sudah berjalan. Tapi tadi saya pastikan dari Pak Gubernur, Bupati yang ada, saya telepon Menteri (Agraria dan Tata Ruang), alhamdulillah urusan lahan sudah rampung,” kata Presiden di lokasi proyek hunian tetap Duyu di Kecamatan Tatanga.

Menurutnya, setelah masalah lahan selesai, hal berikutnya yang sedang dikerjakan adalah proses lelang. Setelah proyek hunian tetap Duyu ini selesai, proyek serupa di Kabupaten Sigi juga akan dilelangkan, sebelum masuk ke tahapan konstruksi.

“Memang ini bukan pekerjaan kecil, ada 11 ribu hunian rumah yang harus kita siapkan, relokasi. Contoh di sini, ini baru yang sudah siap dikerjakan untuk 450 (rumah). Yang di Sigi 1.500 (rumah), tetapi yang dalam proses lelang 500 (rumah). Ini juga semuanya seperti itu,” paparnya.

Jokowi sendiri berharap proses konstruksi bisa segera dimulai di awal tahun. Pengerjaan konstruksi hunian tetap Duyu akan dilakukan secara paralel dengan proyek di Sigi pada Januari 2020.

“Kita harapkan pertengahan sampai akhir tahun bisa diselesaikan semuanya,” imbuhnya.

Selain rekonstruksi rumah warga, pemerintah juga akan memperbaiki fasilitas-fasilitas publik seperti bandara dan pelabuhan. Menurut Presiden,  perbaikan akan segera dilakukan setelah proses lelang selesai karena anggaran untuk rehabilitasinya sudah siap.

“Tetapi juga ini butuh waktu. Ini masih dalam proses lelang dan segera dikerjakan sudah selesai,” ujarnya.

Adapun untuk perbaikan di sektor pertanian, Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan memprioritaskan pengerjaan irigasi. Presiden menyebut irigasi untuk mengairi lahan pertanian seluas 1.700 hektare dari total kebutuhan 7.000 hektare akan dikerjakan tahun ini.

“Irigasi ini akan dikerjakan terlebih dahulu tahun ini untuk 1.700 hektare tanah pertanian dari kebutuhan 7.000 hektare. Ini akan juga akhir tahun depan selesai 1.700, kemudian 2021 akan diselesaikan semuanya untuk yang 7.000 hektare,” tandasnya.

Reporter: Red

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*