Pengamat Hukum: Dugaan Gelar Palsu Eka Wardhana Langgar Asas Kecermatan dan Keterbukaan Pejabat Negara

Gedung DPRD Kota Bogor (stock)
Gedung DPRD Kota Bogor (stock)

BOGOR (KM) – Polemik dugaan gelar akademik palsu yang sempat disematkan kepada nama pimpinan DPRD Kota Bogor dari Partai Golkar, Eka Wardhana, masih menyisakan pertanyaan. Kali ini, pengamat hukum melihat adanya pelanggaran “asas kecermatan dan keterbukaan” yang bukan tidak mungkin mengandung delik pidana.

“Dalam tindakan administrasi, baik badan dan pejabat negara harus tunduk pada asas umum sistem pemerintahan, baik itu dalam kecermatan dan keterbukaan,” ungkap pengamat hukum dari Perkumpulan Mahasiswa Hukum Indonesia, Maleo, kepada KM, Minggu 13/10.

“Ya hal tersebut bertujuan agar ada penyelenggaraan negara yang terbuka, tertib dan berkepastian hukum,” tambah Maleo.

Menurut Maleo, dimana ada dugaan suatu tindakan pejabat yang dilakukan melanggar asas kecermatan dan keterbukaan, maka pejabat yang bersangkutan dituntut untuk membatalkan tindakannya tersebut.

“Kesalahan gelar akademik Eka Wardhana tersebut, ini ada suatu tindakan baik itu personal Eka Wardhana maupun keterlibatan Partai, dimana ada tindakan pejabat yang tidak tertib administrasi, tidak menutup kemungkinan mengandung delik pidana,” terang Maleo.

“Ya bilamana tindakan dari pejabat yang bersangkutan didasarkan atas sesuatu hal yang berpotensi mengandung delik pidana (dalam hal ini surat yang mengandung ketidakbenaran/surat palsu). Maka ada niat jahat (mens rea) dari pejabat yang bersangkutan.”

Lebih lanjut Maleo mengatakan, mengingat hukum pidana merupakan ultimum rememdium (upaya hukum terakhir), “maka perlu ada upaya hukum untuk kejelasan hukum, atas tindakan yang menjadikan polemik gelar akademik Eka Wardhana tersebut,” pungkas Maleo.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*