Komite I DPD Dorong Pemerintah Percepat Pembentukan Daerah Otonomi Baru, Atasi Masalah Papua Secara Persuasif

Suasana rapat pleno perdana Komite I DPD RI di ruang rapat Komite I Gedung DPD RI Senayan Jakarta, Senin, 14/10/2019
Suasana rapat pleno perdana Komite I DPD RI di ruang rapat Komite I Gedung DPD RI Senayan Jakarta, Senin, 14/10/2019

JAKARTA (KM) – Pimpinan Komite I DPD RI Fachrul Razi dalam rapat pleno perdana Komite I pada Senin 14/10 meminta agar perjuangan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) oleh Komite I menjadi prioritas dalam masa sidang I kali ini.

“Pentingnya DPD RI berperan dalam membuka keran moratorium Daerah Otonomi Baru, karena sudah puluhan tahun daerah masih memperjuangkan pemekaran,” tegasnya dalam rapat yang digelar di ruang rapat Komite I, Gedung DPD RI, Jakarta.

Razi mengatakan bahwa sudah saatnya keran DOB terus dibuka mengingat kebutuhan di daerah. “DPD saat ini memperjuangkan 173 DOB, bahkan meningkat bertambah 314 DOB hingga saat ini, dasar hukumnya adalah ditandatanganinya dua RPP menjadi PP tentang Penataan Daerah dan PP Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) yang sampai saat ini belum ditandatangani oleh pemerintah sehingga DOB mampet, kita akan adakan audiensi dengan Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia (Forkornas) DOB seluruh Indonesia pada tanggal 12 November nanti,” kata Senator Aceh tersebut.

“Ada sinyal dari pemerintah membuka keran DOB untuk Papua, hal ini harus direspon positif namun calon DOB lainnya juga menjadi prioritas,” lanjutnya.

Fachrul Razi juga menginisiasi agar isu Papua dijadikan prioritas dalam masa sidang DPD RI Komite I. Hal ini mendapat respon dari anggota lainnya yang memutuskan agar Komite I membentuk Pansus Papua.

Komite I DPD RI dalam waktu dekat akan mengusulkan pembentukan Pansus Papua dalam rangka ikut membantu penyelesaian konflik Papua yang berkepanjangan.

“Penyelesaian kasus Papua perlu pendekatan lain, jangan hanya menggunakan pendekatan militer,” ujar Ketua Komite I Teras Narang usai memimpin rapat pleno Komite I yang membahas draft Jadwal dan Program Kerja Komite I Masa Sidang I Tahun Sidang 2019-2020.

Rapat juga membahas persoalan Papua, Kunjungan Kerja ke daerah terkait Pilkada 2020, Usulan Revisi terhadap Undang-Undang Pilkada, pertanahan, Daerah Otonomi Baru.

“Berkembang dalam rapat selain membahas jadwal yang terbatas sampai Desember 2019, kami memprioritaskan masalah Papua dan mengusulkan ada pansus yang diprakarsai oleh Komite I. Permasalahan Papua tidak hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan militer, pemerintah dan daerah harus turun dan DPD RI sebagai perwakilan daerah harus hadir. Tadi kita semua sepakat akan akan membawa pada rapat pimpinan untuk dapat disepakati pada paripurna berkenaan masalah di Papua ini,” ungkap Teras Narang.

Lanjutnya, pada masa Sidang ini Komite I juga akan mengusulkan adanya Revisi Undang-Undang Pilkada terkait pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Reporter: Marsono.rh
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*