KUPAS KOLOM: Ayolah Pemerintah, Hentikan Penggunaan Istilah “Radikalisme”!

Hasan J. A., Pemimpin umum KupasMerdeka.com
Hasan J. A., Pemimpin umum KupasMerdeka.com

Oleh Hasan J. Almunawar, Pemimpin Umum KupasMerdeka.com

Penusukan Menko Polhukam Wiranto Jumat kemarin (11/10) oleh seorang berjidat hitam, bercelana cingkrang dan berjenggot panjang, memunculkan kembali momok “terorisme dan radikalisme” bagi pemerintah Indonesia. Nyatanya, “terorisme dan radikalisme” ini hidup dan masih merajalela, karena sejak pertama kali disebut sebagai masalah, hingga sekarang, masalah ini tidak berkurang.

Sebanyak apapun terduga teroris yang ditangkap oleh Densus 88, jaringan-jaringan organisasi kriminal dan paham-paham “radikal” ini tetap eksis dan berkembang.

Ini adalah bukti terang benderang bahwa Pemerintah sebenarnya tidak serius mengatasi masalah-masalah ini. Bukan tidak tahu, karena saya yakin pemerintah dengan aparatur intelijen sudah pasti tahu dari mana sumber paham dan pendanaan kelompok-kelompok ini, dan sumber penyebaran paham-paham “radikal” itu. Masalahnya, hingga kini pemerintah masih tidak berani untuk menyebutnya, dan masih menggunakan istilah “radikalisme” untuk merujuk kepada paham, sikap-sikap dan potensi perbuatan kriminal yang mengatasnamakan Islam.

Mereka malu-malu kucing untuk menyebutnya, dan selama mereka tidak berani menyebutnya, maka mereka tidak akan pernah mampu mengatasinya.

Sebut saja sumber masalahnya!

Ini: Paham Wahabi Takfiri yang disebarluaskan oleh para ustad yang disokong oleh rezim dan oknum-oknum di KERAJAAN ARAB SAUDI.

Paham Wahabi Takfiri ini yang merasuki pemikiran sebagian umat Islam sehingga membenarkan kekerasan dan penindasan dan ujaran kebencian yang dialamatkan atas kelompok-kelompok minoritas dan penganut agama Islam yang berbeda pandangan, dalam kata lain sikap “intoleran”.

Paham Wahabi juga yang menjadi dasar ideologi bagi 1001 kelompok teroris kriminal yang mengatasnamakan Islam, seperti ISIS, Al Qaida, Jabhat Al Nusra, Hay’at Tahrir Al-Sham, Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Jamaah Anshorud Daulah (JAD) dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Ciri utama dari ideologi Wahabi adalah “takfiri” yaitu mengkafirkan semua orang yang berbeda pandangan dengannya, sehingga halal darahnya dan boleh dibunuh. Ini meliputi semua orang non Muslim dan orang Muslim yang tidak sepakat dengan paham mereka, seperti penganut Syiah dan praktisi Tasawuf dari kalangan Sunni.

Sebenarnya, tahun lalu, tepatnya Mei 2018, BIN sudah mengumumkan bahwa sumber radikalisme adalah paham Wahabi. Namun, BIN masih belum berani mengatakan bahwa sumber penyebaran Wahabi itu dari Arab Saudi: dari masjid-masjid, sekolah-sekolah dan media-media yang pembangunan dan operasionalnya disokong oleh oknum-oknum di Arab Saudi, baik dengan atau tanpa sepengetahuan dan dukungan langsung dari pihak Kerajaan.

Ketidakberanian untuk menyuarakan dengan jelas dan lantang bahwa masalahnya itu Wahabi dan Arab Saudi inilah yang menjadi batu penghalang terbesar bagi pemberantasan “radikalisme”.

Karena tanpa keberanian menyebutnya, pemerintah masih membuat masyarakat meraba-raba dengan istilah “radikalisme” yang definisinya tidak jelas.

Menjelang Pilpres, semua kelompok Islam yang mengkritisi pemerintah dengan nyinyiran disebut “radikal” oleh para pegiat medsos pro-Jokowi. Seperti pendukung gerakan 212, simpatisan ormas HTI dan FPI, serta ormas-ormas Islam lainnya yang berseberangan dengan kubu pendukung Presiden petahana. Saat itu, tertanam kesan bahwa “Islam radikal” adalah kelompok-kelompok Islamis yang menentang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sayangnya, tidak membantu juga ketika sebagian dari kelompok Islamis ini tersedot dalam polarisasi tersebut dan memantik permusuhan dengan kelompok-kelompok Islam yang tidak mendukung mereka, dengan menyebut mereka dengan cemoohan “Aliran Nusantara-Anus” dan sebagainya.

Lalu ketika tindakan terorisme terjadi, pemerintah kembali menyuarakan perlawanan terhadap fenomena “radikalisme” itu tadi, tanpa menyebut persis masalahnya, yaitu Wahabi Takfiri dari Arab Saudi. Tentunya, sekarang, ketika pemerintah berkata seperti itu, kelompok-kelompok Islam yang menentang pemerintahan Presiden Jokowi berteriak, karena selama ini yang disebut “radikal” adalah mereka. Padahal, belum tentu mereka menganut Wahabi Takfiri. Bagi mereka, serangan teroris itu dimanfaatkan (bahkan direkayasa) oleh pemerintah untuk memukul masyarakat yang menentang pemerintah dengan menyebut mereka sebagai “radikal”.

Akhirnya, semuanya menjadi permainan politik jangka pendek dan masalah yang sebenarnya tidak akan pernah diatasi secara serius. Para pendakwah Wahabi yang disokong dana dari Arab Saudi akan terus dibiarkan menyebarkan paham Takfirinya, dan masalah intoleransi akan terus menumpuk. Ideologi yang mendasari kelompok-kelompok teroris akan terus menyebar, dan mempengaruhi secara negatif kehidupan bangsa dengan menanamkan nilai-nilai intoleran.

Jadi solusinya bagi pemerintah adalah, pertama, mengidentifikasi dan mengumumkan kepada semua publik bahwa akar masalah dari fenomena “radikalisme” adalah paham Wahabi Takfiri yang berasal dari Kerajaan Arab Saudi. Ini otomatis akan mengkomunikasikan kepada seluruh rakyat, bahwa “radikalisme” tidak ada kaitannya dengan sikap politik terhadap rezim pemerintahan, dan ianya sepenuhnya berkaitan dengan pemikiran-pemikiran yang datang dari luar.

Penyebaran paham ini yang harus dibendung, salah satunya dengan bertindak tegas terhadap pemerintah Arab Saudi dengan menekan mereka agar berhenti menyebarluaskan paham Wahabi lewat lembaga-lembaga pendidikan swasta (seperti LIPIA, salah satu biang keroknya). Hingga mereka bisa memberikan jaminan yang jelas, pemerintah harus membatasi pengiriman dana dari Arab Saudi ke Indonesia, dan membatasi pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi, atau tekanan diplomatis lainnya seperti mengeluarkan kecaman terhadap sikap agresif Arab Saudi dalam penyebaran paham Wahabi di hadapan Sidang Umum PBB, dan sikap-sikap tegas lainnya.

Lembaga-lembaga pemerintah dan swasta yang menerima dana dari Arab Saudi juga harus diinventarisir dan diawasi dengan ketat. Kalau ada ujaran kebencian dan paham Takfiri, maka pemerintah jangan ragu untuk menutup dan mencabut izin lembaga-lembaga ini.

Pemerintah dan aparat juga harus mengawasi ketat dakwah para tokoh lulusan universitas Arab Saudi (dan Timur Tengah, secara umumnya). Lagi, kalau ada ujaran kebencian, maka hukum harus ditegakkan dengan tegas.

Tentunya, penyebaran paham Wahabi Takfiri tidak bisa diatasi semata-mata dengan langkah represif, tapi juga harus dibarengi dengan langkah persuasif, yakni dengan penguatan dukungan terhadap lembaga-lembaga Islam yang turut menentang paham Wahabi, seperti NU dan Muhammadiyah, dan bekerjasama dengan organisasi-organisasi Islam ini agar membentuk sistem sertifikasi kompetensi bagi pendakwah yang bisa menjangkau hingga pelosok-pelosok negeri. Seorang pendakwah tidak boleh mengisi kajian keislaman terbuka di media massa, lembaga pemerintahan atau lembaga pendidikan kecuali sudah mengantongi sertifikasi kompetensi ini, misalnya.

Sebagai penutup, dalam pidatonya di Sidang Umum PBB September lalu, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengungkapkan bahwa tidak ada “Islam Radikal”, karena hanya ada satu Islam, yaitu Islam yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Menurut Imran Khan, pelabelan “radikal” dan “moderat” dalam umat Islam hanya muncul pasca peristiwa 11 September, ketika sekelompok teroris (yang sebagian besar berkebangsaan Arab Saudi) membajak 2 pesawat dan menabrakkannya ke menara kembar WTC di New York, Amerika Serikat.

Dan PM Imran benar! Tidak ada Islam Radikal. Islam adalah Islam, hanya ada satu Islam. Sikap intoleran yang dimiliki oleh orang-orang “radikal” itu tidak berasal dari ajaran Islam, tetapi dari sebuah pemikiran yang masuk ke dalam literatur dan sejarah Islam di tengah jalan.

Mengatasi penyebaran “radikalisme” yang berakar dari pemikiran Wahabi Takfiri asal Arab Saudi tidak cukup dengan berkoar-koar di media massa tentang “radikalisme”, tanpa langkah nyata untuk mengatasi sumber masalahnya.

Ayolah pemerintah, atasilah Wahabisme dan Takfirisme, dengan strategi dan rangkaian kebijakan yang jelas, serius dan tegas!

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*