Cegah Eksploitasi Anak, KPAD Babel Gandeng Polda Sosialisasikan Soal Pencegahan Pelajar Sekolah Ikuti Aksi Unjuk Rasa

Kegiatan sosialisasi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD ) Provinsi Babel dalam pencegahan ekploitasi anak, Pangkalpinang 1/10/2019 (dok. KM)
Kegiatan sosialisasi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD ) Provinsi Babel dalam pencegahan ekploitasi anak, Pangkalpinang 1/10/2019 (dok. KM)

PANGKALPINANG (KM) – Terlibatnya anak-anak pelajar yang mengikuti aksi unjuk rasa di halaman DPRD Provinsi Babel pekan lalu mendapat perhatian Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Babel, yang bekerjasama dengan Polda Babel dan unsur Pemerintah menggelar sosialisasi bertema “Peranan Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Babel Dalam Pencegahan Eksploitasi Anak di Bumi Serumpun Sebalai”, kemarin 1/10.

Kegiatan sosialisasi ini juga tidak lain menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan kepada Gubernur, Walikota dan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang pencegahan keterlibatan peserta didik dalam aksi unjuk rasa yang berpotensi kekerasan.

Sosialisasi tersebut menghadirkan Ketua KPAD Babel Sapta Qodria Muafi, Ipda Maman Sulisman dari Polda Babel dan Kepala Kesbangpol Provinsi Babel, Tarmin, dan diikuti perwakilan guru SMU, SMK dan pelajar Pangkalpinang dan perwakilan sejumlah ormas.

“Sosialisasi ini untuk lebih menekan kepada pihak sekolah, guru-guru dan pelajarnya, serta orang tua muridnya, supaya lebih memfokus anak-anaknya dalam kegiatan belajar. Kami mengajak kepada seluruh yang ada saat ini bersama-sama bersinergi menjalankan amanah sesuai dengan amanah Undang-Undang Perlindungan Anak, jangan sampai terjadinya hal-hal yang tidak kita ingin bersama,” ujar Sapta Qodria.

Advertisement

Sementara itu, Ipda Maman memberikan beberapa materi tentang hukum, di antaranya tentang menyampaikan pendapat di muka umum, yang harus sesuai dengan UU no. 9 tahun 1988 tentang menyampaikan pendapat di muka umum.

Menurutnya, bebas berbicara tidak berarti bebas nilai dan bebas norma dalam berpendapat. “Bebas berbicara merupakan hak (pasal 5 ayat 1) tetapi cara dan isi pembicaraan harus patuh norma (agama, susila dan kesopanan dalam hidup bermasyarakat). Hak bicara dilindungi hukum (pasal 5 ayat 2), kalau ia tidak melanggar atau melakukan pelanggaran sebagaimana telah diatur dalam pasal 6,” jelasnya.

“Hak kita bebas berpendapat tetapi kewajibannya adalah cara dan isi pendapat harus patuh pada norma yakni norma agama, susila dan kesopanan yang berlaku dalam hidup bersama, dalam terang nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945,” tegasnya.

Reporter: Robi Karnito, Herdianto
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*