AJI Desak DPR Cabut 10 Pasal Pengancam Kebebasan Pers dari RUU KUHP

Konferensi pers RUU KUHP di Dewan Pers, Kamis 5/9/2019 (dok. KM)
Konferensi pers RUU KUHP di Dewan Pers, Kamis 5/9/2019 (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mencabut 10 pasal dalam rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang dianggapnya mengancam kebebasan pers.

“Ada 10 pasal yang kontroversial yang mengancam kebebasan pers dalam RUU KUHP yang akan disahkan oleh pemerintah dan DPR RI. Jika sampai disahkan maka akan menghambat kerja jurnalistik dalam menyampaikan informasi kebenaran dan kontrol sosial,” ungkap Abdul saat menghadiri konferensi pers di Gedung Dewan Pers, Kamis 5/9.

“Apabila sampai menjadi undang-undang maka pasal tersebut akan membatasi ruang gerak jurnalis dalam melaksanakan tugas,” tambah Abdul.

“Untuk itu kami mendesak DPR harus mencabut pasal-pasal tersebut, jika mereka punya komitmen untuk mendukung kebebasan pers di Indonesia, yang sudah berjalan sejak era reformasi.”

Ia memaparkan, di antara pasal yang dipermasalahkan adalah Pasal 219 tentang penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, Pasal 241 tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah, Pasal 247 Tentang Hasutan Melawan Penguasa, dan Pasal 262 Tentang Penyiaran Berita Bohong.

Diketahui DPR RI akan membahas RUU KUHP tersebut di Rapat Paripurna pada 24 September 2019 mendatang sebagai pengganti KUHP lama yang berisi banyak pasal peninggalan era Belanda.

Reporter: HSMY, ddy
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*