Tuding “Inkonstitusional” Warga Cimande Hilir Tolak Hasil Lab DLH Kabupaten Bogor Terhadap PT. TFJ

Rapat Pengumuman Hasil Uji Lab Di Kantor DLH Kabupaten Bogor, Jumat 9/8/2019 (dok. KM)
Rapat Pengumuman Hasil Uji Lab Di Kantor DLH Kabupaten Bogor, Jumat 9/8/2019 (dok. KM)

BOGOR (KM) – Kuasa hukum warga Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Sembilan Bintang Dan Partners, menyayangkan sikap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor dan PT. SYS yang melakukan “perbuatan konyol atau inkonstitusional” terkait penilaian “tidak bermasalah” terhadap kegiatan perusahaan PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group) yang diprotes warga lantaran dituding menyebabkan pencemaran lingkungan.

“Mereka pejabat publik tapi mindset dan sikapnya tidak mencerminkan integritas yang cakap,” ungkap Direktur Kantor Hukum Sembilan Bintang dan Partner, Anggi Triana Ismail.

“Hasil pengumuman uji lab yang dilakukan DLH Kabupaten Bogor melalui PT. Sys, menyatakan bahwa PT. Tirta Fresindo Jaya tbk (anak perusahaan Mayora Group) sudah memenuhi yuridis dan tidak ada masalah. Yang diumumkan pada rapat ketiga di Kantor DLH dengan agenda pengumuman hasil uji laboratorium, pada tanggal 9 Agustus 2019,” ungkap Anggi kepada KM, Jumat 9/8.

“Maka atas dasar itu, kami akan adukan sikap DLH Kabupaten Bogor dan PT. Sys ke Ombudsman RI serta ke tingkat yang berada diatasnya, dimana Dinas tersebut telah dihidupi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor. Kemudian perlakuan perusahaan yang diduga keras telah merusak lingkungan dan menyebabkan kerugian kepada masyarakat, akan kami adukan kembali kepada jenjang yang lebih tinggi, dan kita akan tuntaskan permasalahan ini,” terang Anggi.

Anggi menututkan, apabila ditarik ke belakang, yakni pada tanggal 17 Juli 2019, warga menolak untuk dilakukan uji lab karena perusahaan tidak melakukan produksi secara maksimum pada saat hendak diuji.

“Sehingga pihak DLH dan PT. Sys, seharusnya menerima usulan warga selaku pihak yang urgensi dalam permasalahan ini, bukan malah mendengarkan dari Muspika, yaitu Camat Caringin, Desa Cimande Hilir, Polsek maupun Danramil.”

“Semua sudah tahu betul bahwa Muspika, tidak pernah hadir rapat. Dalam pertemuan di kantor DLH Kabupaten Bogor yang pertama, keberadaan mereka dipertanyakan secara hukum di saat melakukan pengujian lab,” tuturnya.

“Jadi atas dasar apa Muspika mengizinkan DLH Kabupaten Bogor dan PT. Sys untuk melakukan uji lab? Dimana posisi mereka (Muspika) di saat warga nya jelas-jelas menolak?” tegas Anggi.

Masih kata Anggi, pihaknya akan mengadukan seluruh jajaran Muspika, khususnya Kecamatan dan Desa Cimande Hilir, yang diduga sudah menerima dana Corporate Social Resposibility (CSR), akan tetapi “tidak pernah transparan” selama 11 tahun lamanya kepada warga Cimande Hilir.

“Ya CSR yang selama 11 tahun tidak transparan kepada masyarakat, yang didapat oleh masyarakat hanya menerima asap, limbah, getaran dan bau busuk dari perusahaan. Dimana dan kemana itu CSR?” ketusnya.

Intinya, lanjut Anggi, “kami akan adukan kasus ini kepada Ombudsman RI, dan pihak atau lembaga-lembaga terkait yang lebih tinggi. Jangan sampai kasus ini mengorbankan masyarakat, dan hanya menguntungkan pengusaha besar dan birokrat yang tidak peduli pada kehidupan masyarakat,” pungkas Anggi.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Komentar Facebook

1 Trackback / Pingback

  1. PT. TFJ Bantah Tuduhan Kuasa Hukum Warga Cimande Hilir Soal Uji Petik DLH Bogor – KUPAS MERDEKA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*