LEMKASPA: “Pemukulan Anggota DPRA Oleh Polisi, Bentuk Penghinaan Terhadap Parlemen Aceh”

Aktivis Aceh dan Direktur LEMKASPA, Samsul Bahri (dok. KM)
Aktivis Aceh dan Direktur LEMKASPA, Samsul Bahri (dok. KM)

BANDA ACEH (KM) – Ketua Lembaga Kajian Strategis dan Kebijakan Publik Aceh (LEMKASPA) merespon aksi pengeroyokan yang dilakukan oknum anggota Polda Aceh terhadap salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA yakni Azhari Cagee, yang merupakan ketua Komisi I. Pemukulan Azhari oleh pihak kepolisian itu dinilai LEMKASPA sebagai bentuk “pelecehan” terhadap lembaga parlemen Aceh itu.

Kepada media siang ini 18/7, ketua LEMKASPA Samsul menjelaskan, saat rakyat Aceh memperingati momen perdamaian 15 Agustus justru dinodai oleh pengeroyokan oleh pihak kepolisian di bawah kewenangan Polda Aceh. “Aksi pengeroyokan salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Azhari Cagee membuat publik Aceh kembali mempertanyakan sikap pihak keamanan selaku pengayom masyarakat, yang justru menjadi pemicu keributan di saat rakyat Aceh berjuang untuk bangkit dari konflik yang baru saja usai,” kata Samsul.

Menurut Samsul, rakyat Aceh sudah cukup menderita semasa konflik, sehingga jangan lagi diseret ke medan pertikaian. “Hari ini kita bisa melihat sendiri siapa sebenarnya membuat Aceh ini ribut. Justru pihak aparat negara sendiri yang mencoba membuat Aceh ini kembali dalam suasana kurang nyaman. Mungkin dengan terjadinya konflik di Aceh mereka akan menerima manfaat di atas penderitaan rakyat Aceh,” tegas Samsul.

Ia menjelaskan, polisi sebagai aparat negara dalam bertugas di lapangan ada standar minimal untuk mengatasi setiap gejolak yang terjadi. “Saya tidak tahu standar mana yang digunakan, sehingga cara-cara brutal kembali terjadi. Azari Cagee orang yang dipilih oleh rakyat Aceh secara langsung. Ketika terjadi pemukulan terhadap Azari Cagee ini sama halnya pihak kepolisian menginjak-injak marwah Aceh,” katanya.

Lebih lanjut kata Samsul, kejadian kemarin juga salah satu bentuk “pelanggaran Hak Asasi Manusia” (HAM). Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia memberi ruang kepada siapapun untuk menyampaikan pendapat di hadapan umum, dan ini dilindungi oleh Undang-Undang, Pasal 28E UUD 1945 serta sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam penyampaian pendapat di muka umum sendiri cukup beragam. Umumnya, dilakukan dengan bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, serta mimbar bebas.

“Bang Azhari Cagee sebagai Wakil Rakyat Aceh berhak mendengar dan memperjuangkan semua aspirasi rakyat yang seseuai dengan koridor hukum. Sudah menjadi kewajiban seorang Wakil Rakyat turun secara langsung untuk mendengar keinginan mahasiswa Aceh,” lanjutnya.

Ia pun meminta agar kasus ini harus diselesaikan sampai tuntas. Samsul menegaskan bahwa Azhari Cagee merupakan seorang tokoh eks GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang “aktif memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh”. Dalam kasus ini, pihak penegak hukum jangan melihat latar belakang politisi itu dan berperan aktif tanpa melihat status dan kedudukan. “Kita negara hukum, siapapun dia berhak mendapat keadilan yang dijamin oleh negara dan Undang-undang,” ucap Samsul.

“Atas nama rakyat Aceh kami ingin kasus ini diselesaikan dengan cara yang kooperatif. Pihak Kapolda Aceh selaku pihak yang paling bertanggung jawab terhadap anak buah di lapangan harus bersikap secara bijak untuk mengusut kasus pengeroyokan Anggota DPRA layaknya seorang pimpinan. Rakyat Aceh ingin kasus diusut sampai tuntas, siapapun yang terlibat dalam aksi pemukulan Anggota DPRA Azhari Cagee harus ditindak secara tegas,” pungkasnya.

Sebelumnya, politisi Partai Aceh Azhari Cagee bersama sejumlah mahasiswa dipukuli oleh beberapa oknum polisi saat hendak menaikkan bendera Bulan Bintang di pekarangan Gedung DPRA.

Reporter: Muddin
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*