FPII: “Ketua Dewan Pers Tidak Paham UUD 1945 dan Pancasila!”

JAKARTA (KM) – Ketua Presidium Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Kasihhati mengecam pernyataan Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh yang beredar di berbagai media online bahwa perusahaan pers yang telah memiliki legalitas hukum seperti akta pendirian PT dan SIUP dianggap belum cukup sehingga harus mendapat “izin tambahan” dari Dewan Pers.


Pada saat melakukan Verifikasi Faktual di beberapa media di Makassar belum lama ini, M. Nuh mengibaratkan, perusahaan pers itu bagaikan sebuah “keluarga”.

“Sehingga yang belum daftar harus mendaftar, agar masuk dalam keluarga, karena kalau ada anak di luar nikah harus didaftar agar turut mendapatkan warisan,” katanya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Kasihhati menilai Ketua Dewan Pers itu tidak mengerti tentang sejarah pers yang sebenarnya, dan tidak memahami Undang-undang Pers (UU Nomor 40 tahun 1999).

“Pernyataan tersebut membuktikan bahwa Ketua Dewan Pers adalah pengkhianat diantara para pejuang pers yang sudah berdarah-darah untuk memperjuangkan kemerdekaan pers di negeri ini. Dan pernyataan itu juga membuktikan bahwa M. Nuh, tidak memahami Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Bagaimana Muhammad Nuh mau menjadi bapaknya insan pers di seluruh Indonesia, kalau tidak mengerti tentang dunia pers dan UU Pers. Wajar saja kalau sikapnya jadi diktator dan sok berkuasa, mengalahkan kekuasaan Allah Swt,” ujar Kasihhati.

Lebih lanjut dikatakan Ketua Presidium FPII ini, dirinya tidak mengerti sosok yang berpendidikan tinggi seperti Muhammad Nuh bisa membuat kebijakan sepihak yang “melanggar UU Pers dan hak asasi manusia”.

“Seharusnya Muhammad Nuh dan para anggota Dewan Pers memahami betul tentang UU Pers dan UUD 1945, agar tidak membuat kebijakan yang nyeleneh dan asal sebut,” lanjutnya.

Kasihhati juga menghimbau agar Dewan Pers tidak membuat pernyataan ataupun membuat surat edaran yang dapat “mengganggu aktivitas insan pers” dan jangan “sembarangan menuduh” perusahaan pers yang tidak diverifikasi Dewan Pers dan wartawan yang tidak ikut UKW sebagai “ilegal”, karena semua dilindungi oleh Undang-undang dan negara.

“Apa mata Muhammad Nuh tidak melihat bahwa tahun 2017 kita sudah melakukan aksi yang dilakukan FPII saat menyikapi hal-hal yang terkait dengan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap wartawan?” ucapnya dengan keras.

Lebih jauh dikatakan bahwa pernyataan tersebut merupakan salah satu bentuk “kegagalan” Dewan Pers dalam membina wartawan dan media yang begitu pesat berkembang sekarang ini.

“Dan belum lagi produk Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelontorkan serta memakan biaya Rp.1,5-3 juta/orang. Sudah berapa rupiah kah total yang telah diraup? Dan kemana anggaran puluhan bahkan ratusan juta hingga milyaran rupiah yang dikucurkan oleh pemerintah tiap tahun untuk DP?” tanyanya.

“Hal inilah yang patut dipertanyakan dan dicurigai tingkat pendidikan seorang Ketua Dewan Pers. Bukannya berusaha untuk menyatukan suatu perbedaan pandangan, malah menjadi pemecah belah. Apa ini yang dinamakan seorang ketua?” ucap Kasihhati.

“Harusnya Ketua Dewan Pers cooling down, bertobat dan minta ampun kepada Tuhan YME,” katanya.

Kasihhati kemudian mengingatkan kepada semua pengurus dan anggota FPII di seluruh Indonesia untuk tetap terus berjuang membela “kemerdekaan pers sejati” dan melaksanakan peliputan sesuai kaidah serta kode etik jurnalistik.

Reporter: Red

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*