KNPI Kota Bogor Tetap Tolak Gate Parkir di GOR Pajajaran

Sistem gate parkir GOR Padjajaran yang mangkrak ditolak berbagai elemen masyarakat (dok. KM)
Sistem gate parkir GOR Padjajaran yang mangkrak ditolak berbagai elemen masyarakat (dok. KM)

BOGOR (KM) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bogor tetap menolak adanya pemungutan retribusi dengan sistem pintu parkir di wilayah Gelanggang Olah Raga (GOR) Pajajaran, karena kebijakan tersebut dinilai kurang tepat untuk kegiatan masyarakat Kota Bogor.

“Kami tetap menolak terhadap sistem tersebut, walaupun gate tersebut difungsikan hanya sebagai pendataan hingga waktu yang tidak ditentukan. Substansi dari waktu yang tidak ditentukan merupakan hal yang kurang baik, lebih baik tidak perlu fungsi gate tersebut,” ungkap Wakil Ketua DPD KNPI Kota Bogor Supriantona Siburian kepada KM, Kamis 29/8.

“Alasan keamanan merupakan alasan yang kurang tepat, untuk meminimalisir kejahatan yang terjadi di wilayah GOR Pajajaran sehingga perlu adanya gate parkir berbayar tersebut,” tambah pria yang akrab disapa Anto itu.

Polemik soal sistem gate parkir di GOR Pajajaran yang direncanakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor sudah mencuat sejak akhir tahun 2018. Menyusul penolakan dari berbagai elemen masyarakat, hingga sekarang pintu parkir berbayar itu pun mangkrak.

Anto menuturkan, beberapa hari yang lalu sudah dilaksanakan pertemuan/koordinasi antara Dinas Perhubungan, Kecamatan Tanah Sareal, Kelurahan Tanah Sareal, Dinas Pemuda dan Olahraga, Juru Parkir, Ketua RW, dan DPD KNPI Kota Bogor. Pertemuan tersebut merupakan pembahasan tentang pemungutan retribusi parkir berbayar dengan sistem gate parkir yang akan diambil alih oleh Dinas Perhubungan.

“Aktivitas gate parkir tersebut akan dilaksanakan dengan pembayaran masih oleh juru parkir sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, dengan alasan untuk menjaga keamanan agar terdata kendaraan bermotor yang masuk dalam lingkuhan GOR Pajajaran,” tutur Anto.

“Kami tetap menolak sistem gate parkir tersebut,” lanjut Anto, “regulasi/izin terhadap sistem gate parkir tersebut seharusnya memperhatikan dari tiga unsur yaitu, unsur filosofis, unsur sosiologis, dan unsur yuridis. Apabila salah satu unsur tersebut [tidak terpenuhi] maka stakeholder belum bisa mengeluarkan kebijakan terhadap izin/regulasi sistem parkir tersebut.”

Anto menjelaskan, pihak KNPI Kota Bogor yang berkantor di kompleks tersebut turut terdampak oleh sistem perparkiran yang direncanakan itu.

“DPD KNPI Kota Bogor berkantor di Komplek GOR Pajajaran Jalan Pemuda No. 4, dari segi letak geografisnya juga, kami akan mendapatkan dampak yang sangat besar dari sistem gate parkir tersebut. Aktivitas dan mobilitas OKP dan komunitas, titik pusatnya pasti di Kantor DPD KNPI Kota Bogor, akan terhambat,” pungkas Anto.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*