Tersangka Korupsi KPUD Kota Bogor Sebut “Panglima”, Aktivis Endus Kemungkinan Keterlibatan Walikota

BOGOR (KM) – Sebutan nama perintah “Panglima” dari tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) 2017 Mah Hendra saat diamankan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, Kamis 25/7 kemarin, kini menuai berbagai spekulasi.

“Kita ketahui bahwasanya tersangka Mah Hendra sebagai ketua kelompok kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) sekretariat KPUD, dan juga sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor. Menganalisa hal tersebut, dana hibah yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor 2018 lalu, patut diduga kasus korupsi tersebut adanya skenario atau keterlibatan terhadap jajaran tertinggi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bogor,” ungkap ketua Presidium Nasional (Presnas) Badan Eksekitif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) Zona 3 (DKI, Jabar dan Banten) Iksan Awaludin, kepada KM, Jumat 26/7.

“Tugas Kejari Kota Bogor untuk mendalami kasus tersebut, tentunya kami meminta jangan terfokus pada jajaran oknum KPUD saja yang diduga terlibat, perlu penyelidikan dan pendalaman hingga ke ranah para pemangku kebijakan, bahkan jika perlu periksa Walikota dan Wakil Walikota yang menjabat saat itu,” tambah Iksan.

Iksan menuturkan, saat Pilwalkot 2018 lalu, diketahui bahwa petahana Bima Arya turut berkompetisi kembali untuk menjadi Walikota Bogor periode kedua. “Banyak kemungkinan dan dugaan-dugaan dari kasus di KPUD Bogor ini ada dugaan peranan dalam lingkaran pucuk pimpinan saat itu, kenapa? Bisa kita nilai dari sebutan Panglima dari tersangka Mah Hendra,” ujarnya.

“Jadi sangat layak jika Kejari Kota Bogor berani mengembangkan kasus tersebut, memeriksa dan menyelidiki jajaran tertinggi SKPD Kota Bogor,” pungkas Iksan.

Reporter: ddy
Editor: HJA