Mahasiswa Gelar Aksi Penolakan DOB di Papua: “Pemekaran Adalah Malapetaka Bagi Tatanan Kehidupan”

Aksi massa
Aksi massa "Mahasiswa dan Rakyat Papua" menyampaikan aspirasi kepada parlemen Papua di depan Kantor DPRP, Rabu 17/7/2019 (dok. KM)

JAYAPURA (KM) – Pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Tanah Papua sudah diwacanakan dari tahun 2003 berdasarkan Undang-undang nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Timur serta diinstruksikan melalui Inpres No. 1/2003. Inpres ini menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat Asli Papua.

Pro-kontra menyebabkan pembentukan Irian Jaya Tengah ditunda saat itu karena adanya bentrokan dalam deklarasi pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah di Timika pada 24-25 Agustus tahun 2003. Hal itu juga ditolak oleh sebagian warga Papua, yang mengatakan bahwa pemekaran bukan solusi mensejahterahkan masyarakat.

“Pada tahun 2013, wacana pemekaran Provinsi Papua Tengah tersebut diangkat lagi oleh segelintir elit politik Papua. Tetapi tetap juga ditolak oleh mahasiswa dan rakyat Papua pada tanggal 3 Oktober tahun 2013 lalu. Kini hal tersebut telah diusulkan kembali oleh segelintir elit politik Papua mulai dari wilayah Mepago, Tabi, Saireri, Animha, Domberai dan juga beberapa wilayah di Tanah Papua,” ujar penaggung jawab umum Aksi Penolakan, Amos Kayame Kupas Merdeka Rabu 17/7.

Dijelaskan Amos, jika ditinjau berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi Papua tidak memenuhi standar hukum untuk dimekarkan sebuah DOB, di mana jumlah penduduk Papua pada tahun 2018 berjumlah 4.247.758, yang didominasi oleh pendatang dari luar Papua. Amos mengkhawatirkan akan terjadi transmigrasi besar-besaran dan pelanggaran HAM apabila terjadi pemekaran DOB.

“Apalagi setelah ada pemekaran tentu akan ada trasmigrasi besar-besar di seluruh Tanah Papua. Dan juga tentu akan diimbangi dengan kekuatan militer yang akan mengakibatkan meningkatnya kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua. Pemekaran juga akan menimbulkan pergeseran budaya, perusakan ekosistem alam dengan alasan pembagunan, masuknya kapitalisme global, ekpoitasi, dan depopulasi terhadap Orang Asli Papua secara drastis,” kata Amos.

“Sehingga dengan melihat wacana pemekaran provinsi dan kabupaten kota di seluruh tanah Papua yang merupakan ancaman dan malapetaka bagi tatanan kehidupan rakyat Papua, maka kami mahasiswa dan rakyat Papua dengan kesadaran yang mendalam dan berbudi luhur, demi menjaga tanah air sebagaimana dalam keberlangsungan hidup dan juga warisan leluhur bangsa Papua, dengan tegas kami menolak semua upaya pemekaran provinsi dan kabupaten kota di seluruh tanah Papua,” katanya.

Berikut tuntutan aksi mahasiswa tersebut, seperti yang tertera dalam rilis pers yang diterima KM.

(1) Atas nama leluhur dan tulang-belulang rakyat bangsa Papua, kami mahasiswa dan rakyat Papua yang telah terorganisir dalam solidaritas ini, dengan tegas melolak semua upaya pemekaran di seluruh Tanah Papua.

(2) Kami mahasiswa dan rakyat Papua menolak upaya wacana pemekaran Provinsi Papua Tengah yang sedang berjuang [sic] oleh segilintir elit politik Papua.

(3) Pemerintah Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) segera memanggil para elit politik yang sedang wacanakan pemekaran Provinsi Papua Tengah, Papua Lainya. Dalam menyampaikan dan menjalaskan draf kajian ilmiah dalam berbagai aspek apakah ada resolusi bersama rakyat, karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi.

(4) Dirjen Otonomi Daerah (OTDA) di Jakarta, segera menghentikan atau mengeluarkan rekomendasi penolakan tegas atas pemekaran Provinsi Papua Tengah, karena tidak memenuhi syarat secara subjektif.

(5) Presiden Ir. Joko Widodo, mohon instruksikan penolakan dan pemberhentian atas upaya pemekaran Papua Tengah. karena ini bukan berdasarkan aspirasi murni rakyat. Melainkan kepentingan para elit politik.

(6) Pemerintah Provinsi Papua, DPRP, MRP bersama para elit politik pemekaran, segera buka ruang dialog dan mengakomodir stakeholder atau pemangku kepentingan yang ada, guna mencari solusi yang terbaik.

 (7) Para elit politik Papua stop mengobyekkan rakyat dan generasi muda Papua, dalam kepentingan pribadi seperti yang terjadi di Nabire beberapa waktu lalu.

Dengan tegas kami memintah kepada DPRP, untuk menindaklanjuti kepada Gubernur Papua dan juga kepada Mendagri.

Reporter: Ernest
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*