KNPI Kota Bogor Akan Surati Kemen PUPR Agar Serius Tangani Kecelakaan Kerja Tol BORR

Balok penyangga yang roboh pada pembangunan Tol BORR, Rabu 10/7/2019 (dok. ist)
Balok penyangga yang roboh pada pembangunan Tol BORR, Rabu 10/7/2019 (dok. ist)

BOGOR (KM) – Jaminan keselamatan kerja ditentukan oleh Undang-undang, dan tertuang dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Terkait peristiwa robohnya coran pada proyek Tol BORR di Jalan Sholeh Iskandar, Kota Bogor, yang menjadi perhatian publik Bogor sekarang ini, Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda (KNPI) Kota Bogor Supriantona Siburian menduga bahwa tidak ada kejadian force majeure seperti bencana alam yang dapat menyebabkan kejadian amblasnya ataupun robohnya struktur dalam proyek tersebut, sehingga penyebabnya tidak lain adalah kelalaian.

“Jadi patut diduga pelaksanaan proyek Tol BORR tersebut, merupakan pelaksanaan pekerjaan yang lalai, dan ada keteledoran dalam pelaksanaan pekerjaanya,” ungkap pria yang akrab disapa Anto itu kepada KM, Kamis 11/7.

Menurut aktivis yang juga berprofesi sebagai advokat itu, pihak KNPI akan menyurati Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) soal kejadian ini serta meminta penanganan serius.

“Ya perlu sekali kami menyurati Kementerian PUPR untuk meminta penanganan serius, dan dilakukan penyidikan yang mendalam oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terkait, karena kejadian tersebut diduga ada kelalaian mekanisme kerja,” tegas Anto.

Lebih lanjut Anto mengatakan, dari kejadian tersebut tentunya jelas ada kerugian. “Ini jelas merupakan kerugian negara, dan juga berdampak kepada masyarakat Kota Bogor atas peristiwa tersebut,” pungkasnya.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*