GPNI Sesalkan Pernyataan Bupati Bogor Soal Faktor Penyebab Pengangguran

BOGOR (KM) – Ketua Gerakan Pengangguran Nasional Indonesia (GPNI) Bogor, Wilson Pane, menyampaikan keberatannya atas pernyataan Bupati Bogor Ade Yasin yang meminta agar para pemudik tidak mengajak orang lain supaya tidak menambah jumlah pendatang baru untuk tinggal di Kabupaten Bogor. Hal tersebut menurut Ade Yasin turut menjadi faktor yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Kabupaten Bogor.

Menanggapi pernyataan Bupati Bogor yang sudah dilansir di beberapa media massa tersebut, Wilson Pane mengaku menyayangkan pernyataan yang dilontarkan Ade Yasin tersebut. Wilson mengatakan pernyataan tersebut adalah suatu hal yang tidak elok untuk disampaikan oleh seorang Bupati.

“Karena sebenarnya dilema ya, kalau kita lihat pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor masih sangat tinggi, kalau tidak salah di angka 9% ke atas. Nah ini sebenarnya sangat menarik kalau kita buka data sebenarnya penyumbang pengangguran terbuka, apakah masyarat pendatang atau lokal? Tapi jujur agak sangat tidak elok kalau kita bicara pendatang dan penduduk lokal,” ungkap Wilson kepada Kupas Merdeka kemarin 10/6.

Wilson juga mengatakan jika industrialisasi di Kabupaten Bogor bagian timur ternyata belum mampu mengatasi persoalan pengangguran. “Harusnya Pemda perlu mengkaji kira-kira bentuk pembangunan seperti apa yang terbaik untuk membuka lapangan pekerjaan?” lanjut Wilson.

Lebih lanjut Wilson melalui organisasi GPNI mengeluarkan Pernyataan Sikap resmi yang ditandatangani dirinya dan Sekjen GPNI, Samsul Anam. Berikut sebagian isi pernyataan sikap GPNI:

1. Menyayangkan pernyataan Bupati Bogor di media massa terkait pendatang dianggap sebagai sumber pengangguran di Bogor.
2. Mengecam pernyataan Bupati Bogor terkait pengangguran yang tidak didasari dengan fakta dan data. Dan pernyataan tersebuta adalah bentuk ujaran anti Pancasila dan Anti NKRI.
3. Meminta Bupati Bogor intropeksi dan mengklarifikasi pernyataan terkait pendatang dan pengangguran di Bogor.

“Nah ini masukan saja kepada pembuat kebijakan, tolonglah masyarakat dilibatkan secara total mengenai kebijakan strategis yang terkait dengan pembangunan ekonomi,” pungkas Wilson.

Reporter: Red
Editor: HJA