Caleg Pelapor Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bogor Bantah Klarifikasi Wakil Ketua, Klaim Gerindra Kota Bogor “Tidak Transparan”

Para caleg pelapor saat memaksa bertemu Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bogor pada 23 Mei 2019 untuk meminta penjelasan soal dana kontribusi (dok. KM)
Para caleg pelapor saat memaksa bertemu Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bogor pada 23 Mei 2019 untuk meminta penjelasan soal dana kontribusi (dok. KM)

BOGOR (KM) – Klarifikasi wakil ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Bogor Ryanti Suryawan terkait dilaporkannya Ketua DPC Sopian Ali Agam ke Polresta Bogor Kota atas dugaan penggelapan dana kontribusi/gotong royong yang dikutip oleh beberapa media Bogor dianggap keliru dan “tidak bernilai akademis”. Hal tersebut diungkapkan oleh para caleg yang melaporkan Sopian yakni Aang Syahbana, Roro Rosdiana, Nina Murdiana dan Nina Anggraeni dalam keterangan pers bersama yang diterima KM semalam 14/6.

Media Radar Bogor melansir, “Tuduhan atas penyelewengan dana kontribusi atau gotong royong oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bogor Sopian Ali Agam yang dilaporkan sejumlah calon anggota legislatif (caleg) dinilai tak tepat sasaran.”

Pemilihan kata-kata oleh media itu dikritisi oleh para caleg pelapor.

“Kata tuduhan adalah tidak tepat, kami berempat melaporkan ‘Dugaan Penggelapan Dana Kontribusi’. Arti kata tuduhan dan dugaan adalah sangat jauh berbeda. Kata tuduhan mengandung arti anda menjadi tertuduh atau tersangka. Sementara kata dugaan maknanya terduga dan ini belum tentu menjadi tersangka,” ungkap rilis pers tersebut.

“Kami telah mengkonfrontasi Radar Bogor dengan Wakil Ketua DPC Gerindra Kota Bogor Ryanti Suryawan. Dirinya (Ryanti) tidak menyampaikan gagal paham, menurutnya pihak anda (Radar Bogor) yang membuat berita sendiri, judul berita, wartawan anda yang membuat agar berita menarik,” lanjutnya.

“Lalu kutipan ‘Para caleg yang gagal lolos ke parlemen itu dinilai gagal paham soal aturan partai’. Menurut kami, gagal paham disini sepertinya ingin menekan dan memojokkan kami atas kegagalan menuju parlemen. Dan kami tekankan, disini kami mengambil langkah hukum karena tidak adanya transparansi lalu lintas dana kontribusi yang telah kami setorkan sejak bulan Mei-Juli 2018 lalu, bukan karena gagal dalam kompetisi legislatif.”

“Ryanti mengatakan juga di media bahwa dana gotong royong yang disumbangkan kader merupakan keputusan dari DPP untuk setiap caleg yang mencalonkan dari Partai Gerindra. Disini Saudari Ryanti sebenarnya yang kurang paham, secara akademis arti kata sumbangan dan kontribusi. Namanya sumbangan itu sukarela besarannya tidak ditentukan nominal, jika dipatok itu bisa disebut kontribusi, kalau pemaksaan atau seumpama dengan ancaman namanya memalak,” terangnya, membantah pernyataan wakil ketua DPC Partai Gerindra Kota Bogor itu.

“Setoran partai tanpa kwitansi ini petunjuk untuk penyelidik bahwa adanya indikasi kepada itikad yang tidak baik dari pihak DPC Gerindra Kota Bogor.”

“Aturan tersebut murni keputusan partai dan besarannya menyesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Kalau memang Partai murni membuat keputusan, mengapa tidak disahkan dengan surat edaran resmi. Sedangkan biaya kontribusi yang harus disetorkan adalah puluhan juta rupiah,” ungkapnya.

“Dana gotong royong seperti ini sebetulnya bukan hanya berlaku di Partai Gerindra, akan tetapi seluruh partai juga menerapkan hal serupa hanya saja sebutannya yang berbeda-beda. Dana ini digunakan untuk menunjang gerak Partai terlebih saat momen pesta demokrasi. Dana gotong royong di partai lain itu iuran wajib yang besarannya disahkan sesuai AD/ART masing-masing Partai itu sendiri.”

Rilis tersebut juga mengungkap bahwa caleg dari parpol lain tidak dimintai dana kontribusi sebagaimana dipungut dari caleg Partai Gerindra.

“Mohon maaf jawaban ini sangat tidak relevan apabila membandingkan dengan partai lain, kami telah mengadakan survey juga kepada caleg-caleg dari partai lain, dalam pemilu periode ini mereka tidak dimintakan dana kontribusi seperti partai kita,” jelasnya.

Sementara itu Ryanti mengklaim bahwa para pelapor tidak memahami soal dana gotong-royong.

“Yang melapor ini caleg-caleg yang baru yang merapat ke Gerindra, bukan pengurus Partai yang aktif sejak lama. Karena kalau pengurus pasti sudah paham soal dana gotong royong ini. Sejauh ini pun tidak ada pengurus yang mengeluhkan karena di aturan pun ada di AD/ART,” kata Ryanti.

Keterangan tersebut kembali dibantah oleh para caleg pelapor dalan rilis mereka.

“Sekali lagi pernyataan ini seharusnya dikaji ulang sebelum dikemukakan. Kami berempat memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), Nina Murdiana dari 2014 pernah menjabat menjadi Ketua Ranting/Sekertaris PAC, Aang Syahbana Januari 2017, Nina Anggraeni Maret 2017, Roro Rosdiana Juli 2017 Penasehat Ranting.”

“Dari 50 Caleg Gerindra Kota Bogor, hanya 6 incumbent (caleg lama yang sudah 2-3 periode menjabat Dewan), sisanya sekitar 3 orang caleg yang tidak putus asa mencoba kembali. Kemungkinan 41 Caleg Baru yang variasinya para kader-kader lama dan pengurus baik DPC, PAC, Sayap Partai. Jadi definisi caleg baru yang merapat ini apa maksudnya?” sambungnya.

“Saudari Ryanti sudah beberapa kali dimintakan bantuannya. Salah satu dari kami, sudah menanyakan secara langsung terkait jabatannya sebagai Wakil Ketua DPC tentang pencalegan ini, dan jawabannya tidak tau sama sekali karena tidak dilibatkan.”

“Sudah disampaikan via whatsapp tapi tidak direspon juga. Dengan Alasan sibuk di BP, anda melupakan urgensi. Ketika ini mencuat Anda baru menyayangkan [pelaporan] ini semua. Apakah Saudari Ryanti ingat oleh Ibu Roro anda dimintakan bantuannya?”

Para pelapor juga mempertanyakan klaim Ryanti bahwa Partai Gerindra Kota Bogor “selalu transparan” dalam pengelolaan dana Partai.

“Apabila telah melakukan transparansi mengapa sejak 23 September 2018, ketika kami meminta APK, karena saat itu sudah memasuki masa kampanye atau berupa uang kembali untuk operasional kami di lapangan, tidak ada respon, lewat WhatsApp pribadi dan via group WhatsApp, bahkan dengan surat resmi tertulis yang ditujukan kepada KSB dan Deskpileg dengan tembusan DPD dan DPP, kami sudah melaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Dan baru diterima Ketua DPC pada tgl 23 Mei 2019 malam, dengan kami paksa melalui group, ketika ditanyakan terkait dana kontribusi dijawab ‘habis’, dan tidak dipergunakan sesuai kesepakatan saat penyetoran. Karena kami sama sekali tidak menerima apa yang seharusnya kami terima selama masa kampanye,” paparnya.

“Sampai klimaks waktu yang kami berikan di tanggal 31 Mei 2019. Maka dengan ini silahkan Saudari Ryanti buktikan dengan mutasi rekening Bank BRI DPC Gerindra Kota Bogor dan neraca lalu lintas keuangan DPC. Dan di Audit oleh Akuntan Publik. Bukan sekedar mengatakan DPC transparan,” lanjutnya.

“Kita sudah berada di ranah hukum sekarang. Buktikan dengan fakta – fakta pendukung,” tutupnya.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*