Banyak Permasalahan di Lapas, Komite I DPD RI Gagas Revisi UU Pemasyarakatan

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi dalam rapat dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 17/6/2019
Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi dalam rapat dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 17/6/2019

JAKARTA (KM) – Senator DPD RI Fachrul Razi yang juga pimpinan Komite I DPD RI kembali menggagas agar DPD RI merevisi UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) karena dianggap sebab biang permasalahan munculnya berbagai persoalan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) selama ini.

Komite I mengundang dan menggelar rapat dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 17/6. Rapat tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan draft DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru.

Menurut Fachrul Razi, beberapa tahun belakangan ini, munculnya fenomena dan dinamika yang terjadi di lembaga pemasyarakatan telah menjadi sorotan publik.

“Usia UU ini sudah 24 tahun, berbagai persoalan di lapas sangat memprihatinkan, bahkan di daerah muncul pembakaran lapas hingga pembinaan di lapas yang tidak sesuai dengan era kekinian saat ini,” tegas Fachrul Razi.

Dirinya menilai masih ada tindak kriminal antar narapidana di lembaga pemasyarakatan, narapidana yang melarikan diri dari rumah tahanan atau lapas, masih terjadinya pengendalian bisnis narkotika dan transaksi narkotika dari dan di dalam penjara bahkan ada yang melibatkan aparat lapas, dan adanya perlakuan khusus terhadap narapidana tertentu, misalnya ruangan berfasilitas, dapat keluar-masuk rumah tahanan dengan leluasa.

“Bahkan yang disayangkan, jaminan kepastian hukum bagi upaya perlindungan dan pemenuhan hak narapidana terutama pada kelompok rentan masih sangat rendah dan pembinaan yang komprehensif agar setelah napi keluar dan menjadi bagian dari masyarakat agar tidak kembali berbuat kejahatan,” tegasnya.

Fachrul Razi yang memimpin jalannya RDP mengungkapkan, ada enam poin kesimpulan dari pertemuan tersebut.

“Berkaitan dengan pembenahan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, Komite I DPD RI berpandangan bahwa perlu dilakukannya pembenahan dan penguatan minimal di 3 aspek, yaitu regulasi yang mengaturnya, SDM aparatur yang terkait, sarana-prasarana dan anggaran yang mendukung,” jelasnya.

Komite I DPD RI menggagas untuk dilakukannya penggantian terhadap UU No. 12 Tahun 1995 dengan didasarkan pada paradigma baru terhadap sistem pemidanaan, berkepastian hukum dan perlindungan hak-hak tahanan, anak, narapidana, dan klien pemasyarakatan baik laki-laki maupun perempuan.

“Berkaitan dengan pembenahan SDM aparatur petugas pemasyarakatan, Komite I DPD RI mendorong untuk dilakukannya pembinaan dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas untuk menciptakan aparatur yang profesional, dan berintegritas. Berkaitan dengan peningkatan sarana-prasarana Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Komite I memberikan dukungan adanya peningkatan anggaran dan pembenahan sarana-prasarana yang dapat mendukung optimalisasi kinerja Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan,” jelasnya.

Dalam masa sidang kedepan, Komite I DPD RI akan mengagendakan rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI.

Reporter: Marsono
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*